REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dampak pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat atau lebih yang berpelat hitam, membuat pemerintah didesak munculkan ide pemutasian pelat dari hitam ke kuning bagi kendaraan yang dipakai usaha dan masih menggunakan pelat hitam. Saat ini pemerintah sedang menelaah opsi menggratiskan pemutasian pelat itu.

"Ada masukan kepada kami agar pemutasian jangan dipungut biaya. Jadi diubah saja dari hitam ke kuning. Nanti kan otomatis dapat BBM subsidi," kata Menteri Perhubungan, Freddy Numberi akhir pekan lalu.

Menurut Freddy, ide penggratisan mutasi pelat itu saat ini sedang dikaji agar nantinya proses pemutasian tidak menjadi beban masyarakat. Dia mencontohkan, seperti mobil box atau pick up yang dijadikan kendaraan untuk usaha, maka akan diberi kesempatan untuk dimutasi menjadi pelat kuning.

Freddy menjelaskan, dalam pokja yang dibentuk oleh pemerintah, pihaknya bertanggung jawab atas pemutasian kendaraan berpelat hitam ke plat kuning. "Dalam pokja kami masuk tim operasional, di sana di sana ada pengawasan, sosialisasi, regulasi, dan sosial ekonomi. Kalau Kemenhub fokusnya pada pemutasian pelat dari hitam ke kuning, hingga penyaluran BBM bisa tepat sasaran," bebernya.

Terkait ancaman penyimpangan yang dilakukan oleh kendaraan berpelat kuning dengan menimbun BBM bersubsidi, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Evita Herawat Legowo, menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mencari cara pencegahaan pembelian berlebihan BBM bersubsidi dengan menggunakan radio frequency identification (RFID) pada kendaraan pelat kuning.

"Ini sistem kontrol pembatasan BBM, implementasinya ditargetkan mulai akhir 2011. Saat ini BPH Migas sudah menyiapkan aturan lengkapnya dan menyiapkan alat kendali," tuturnya.

RFID, jelas Evita, adalah teknologi frekuensi radio yang dapat mengukur ambang batas volume BBM bersubsidi bagi kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi. Nantinya, ungkap dia, RFID akan ditempel melekat di dalam kendaraan-kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi. "Rencananya pemerintah akan memberikan RFID kepada pengguna mobil melalui kepolisian," tegasnya.

Menurut Evita, RFID ditujukan agar memudahkan petugas di lapangan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, termasuk pencegahan adanya penyimpangan pemakaian BBM bersubsidi. Setidaknya ada beberapa model RFID yang tengah dikaji.

"Ada yang berupa kartu melekat di mobil atau  lembaran barcode yang ditempel di dalam mobil, Namun kalau barcode itu rusak terkena hujan, kita sedang kaji mana yang terbaik dan terefektif," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika