REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Lebih dari 1.000 pekerja PT Telkom yang datang dari berbagai daerah, Selasa, berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk menolak rencana penggabungan usaha Flexi Telkom dengan perusahaan seluler milik grup Bakrie Telecom, Esia.
Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom, Asep Mulyana, penggabungan usaha atau merger Flexi dan Esia pada akhirnya akan merugikan PT Telkom. Pasalnya, tidak ada jaminan manajemen PT Telkom akan terus mempertahankan kepemilikannnya di perusahaan gabungan itu.
"Kita menuntut rencana merger Telkom Flexi dengan Bakrie Telecom dihentikan. Ini adalah penjualan aset negera di Telkom Flexi dengan dalih merger. Dalam jangka panjang merger ini akan merugikan PT Telkom," kata Asep Mulyana di Jakarta, Selasa.
Sekar Telkom, kata Asep, telah melakukan audiensi dengan direksi pada 25 Oktober lalu. Saat itu direksi berjanji Sekar Telkom akan disertakan dalam pengelolaan fleksi ke depan.
"Saat itu manajemen menyampaikan tiga opsi tentang pengembangan Flexi ke depan. Opsi pertama Flexi tetap di Telkom, kedua Flexi dikonsolidasikan dengan Telkomsel, dan ketiga Flexsi akan dimerger dengan CDMA lain," ujarnya.
Namun tanpa diuji lebih dahulu, Direksi PT Telkom tiba-tiba memberikan pernyataan bahwa merger Felxi dan Bakrie Telecom adalah satu kepastian, dan manajemen PT Telkom tidak lagi membahas opsi-opsi lain. "Bahkan yang dilakukan kemudian adalah melakukan sosialisasi merger," kata Asep.
Oleh karena itu Sekar Telkom telah menyatakan penolakan kepada Dewan Direksi PT Telkom dan Menteri BUMN, namun hingga saat ini belum ada tanggapan memadai. "Kami tidak mau dibohohi lagi, saat ini kita mengambil langkah, bahwa Sekar menolak merger, karena tidak cukup alasan dalam merger itu," katanya.
Ia menduga terdapat skenario merger yang pada akhirnya merugikan Telkom dan Flexi, setelah merger dilakukan. "Pada saatnya nanti, Telkom akan mengambil minoritas, dan kemudian sisa saham akan dilepas ke asing. Asing lah yang akan mendapat saham mayoritas," katanya.
Sekar Telkom akan menyerukan pembatalan merger tersebut di depan Istana, agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius memperhatikan masalah itu. "Kita lihat dampak hari ini, kalau hari ini akan berdampak kita akan turunkan anggota lebih banyak," katanya.
Sekar Telkom saat ini memiliki anggota 22 ribu karyawan di seluruh Indonesia, dan kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, kata Asep, DPP Sekar akan menyerukan anggotanya untuk mogok kerja.
Menurut Asep, saat ini bisnis Flexi sangat menguntungkan dan prospeknya ke depan cukup bagus. Jadi tidak ada alasan harus digabung dengan Esia. "Kecuali memang ada tekanan politis terhadap rencana tersebut. Evaluasi kapabilitas internal untuk membuat Flexi lebih maju lagi juga perlu dilakukan, bukan malah mencoba melakukan langkah penggerogotan aset negara," tegas Asep.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rencana penggabungan Flexi-Esia dikhawatirkan melanggar UU Anti Monopoli, karena kedua operator telepon tetap nirkabel (FWA) itu menguasai lebih dari 50 persen pasar layanan CDMA.
Namun untuk memuluskan rencana merger itu, Bakrie Telecom mengajukan lisensi layanan seluler, selain lisensi yang dimilikinya saat ini yaitu Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).
Jika hal itu terjadi, kata Asep, PT Telkom akan dirugikan karena bisnisnya di bidang layanan seluler akan makin tergerogoti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika