REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku tidak senang dengan upaya menggenjot penggunaan belanja pada masa akhir tahun anggaran. Seharusnya pemakaian anggaran tersebut dilakukan secara proprosional setiap kuartal sehingga berdampak kepada peningkatan angka pertumbuhan yang lebih bagus.
"Harusnya proporsional sehingga dia bisa memberikan sesuatu impact terhadap pertumbuhan itu juga bagus," ujar Hatta usai Diskusi Ekonomi Outlook 2011, Senin (29/11).
Menurut mantan Mensesneg itu terjadinya keterlambatan tidak terlepas dari adanya masa transisi saat diberlakukannya APBN Perubahan. Apalagi masa penyelesaian APBN P tersebut sedikit mengalami keterlambatan. "Ada keterlambatan dalam pembahasan pada perubahan itu," ujarnya.
Namun Hatta menilai pemerintah telah merespon rendahnya penyerapan anggaran tersebut dengan Perubahan Perpres 80 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan perubahan ini diharapkan pada tahun depan pemerintah sudah bisa menggunakan perpres baru tersebut.
Sementara itu berdasarkan data Kementrian Keuangan disebutkan realisasi belanja pemerintah sampai dengan 29 November 2010 baru sebesar Rp 556,285 triliun dari Pagu Dipa Rp 993,136 triliun atau baru mencapai 56,01 persen. Untuk belanja pemerintah pusat yang terserap mencapai Rp 343,050 triliun dari pagu Dipa Rp 720,919 triliun atau hanya sekitar 47,59 persen. Sementara realisasi transfer daerah dari pagu Rp 272,217 triliun telah terealisasi Rp 213,234 triliun atau 78,33 persen.
"Tapi kan kalau penyerapan yang 50 persen ini, belum sepenuhnya menggambarkan realisasi dari project, biasanya ada perbedaan sampai 10 persen. Karena itu kita lihat nanti sampai kuartal ke empat ini saya yakin akan meningkat tajam," tukas Hatta.
Menurut Hatta rendahnya penyerapan tersebut memang membuat defisit anggaran semakin kecil. Dari yang sebelumnya direncanakan 2,1 persen menjadi 1,5 persen. Namun turunnya proyeks defisit tersebut bukan berarti pemerintah senang. Apalagi jika yang tidak terserap tersebut merupakan belanja modal. "Kalau itu penghematan terjadi pada perjalanan dinas dan sebagainya itu tidak apa-apa. Jika terjadi pada belanja modal maka itu sangat disayangkan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika