REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi meminta manajemen Garuda Indonesia untuk berbenah diri dan bersikap transparan terhadap publik. Hal ini terkait kekacauan jadwal penerbangan beberapa hari belakangan yang diakibatkan transisi sistem baru yang dipergunakan maskapai tersebut.
“Perubahan sistem secara tiba-tiba. Belum terhubung dengan baik kemudian ada yang drop. Kejadian ini menunjukkan Garuda tidak melakukan persiapan dengan baik sehingga pada akhirnya masyarakat pengguna jasa yang dirugikan,” ujar Menhub, Rabu (24/11).
Dalam konteks pelayanan, Menhub mengingatkan, terdapat sejumlah aspek yang harus dipenuhi. Di antaranya, aspek keterbukaan atau transparansi, aspek akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, dan aspek dapat diakses oleh semua pihak.
Namun, dalam kasus ini, Garuda mengabaikan aspek transparansi, “Bila ada perubahan sistem harusnya dikomunikasikan dengan baik supaya masyarakat tahu,” jelas Menhub..
Menhub pun secara pribadi mengaku kecewa. Perubahan sistem harusnya sudah dikomunikasikan dengan baik. ''Apalagi jika mengetahui sistemnya memiliki kelemahan. Garuda seharusnya mempersiapkan backup system,” cetusnya.
Menhub menegaskan, dengan kejadian ini Garuda harus segera berbenah diri. “Ini adalah contoh buruk yang tidak boleh terulang dan Garuda harus dapat mempertanggung jawabkannya,'' tegasnya.
Terkait sanksi yang akan dijatuhkan, Menhub menyerahkan urusan itu kepada Meneg BUMN. Namun sebagai regulator, Menhub menegaskan, jika sampai Jumat (26/11) kondisi pelayanan penerbangan Garuda belum kembali normal, sebagai regulator, Kemenhub akan mengevaluasi izin rute yang dimiliki Garuda.
Secara terpisah, Kepala Komunikasi perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero), Pujobroto mengklaim, hingga Rabu siang pukul 12.00 WIB, jadwal penerbangan Garuda telah berjalan cukup baik. Dari 106 perjalanan yang dijadwalkan, 41 penerbangan di antaranya sudah dapat diberangkatkan. “Hingga siang ini tidak ada pembatalan penerbangan,” kilahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika