REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah belum bisa memastikan penerapan pajak hot money untuk membendung derasnya capital inflow yang masuk ke dalam negeri. Namun berbagai opsi untuk mengendalikan hot meney terus dikaji termasuk wacana penerbitan obligasi infrastruktur.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk menjaga capital inflow. Namun metode yang digunakan bukan dengan mengerem atau menahan laju dana asing itu, melainkan lebih mengarahakannya ke sektor yang produktif. Sehingga aliran dana yang masuk berupa Foreign Direct Investment (FDI). "Dana masuk itu dilarikan sejauh mungkin, sepanjang mungkin ke sektor produktif," jelasnya, Kamis (18/11).
Salah satu contohnya, kata Hatta, yakni dengan penerbitan obligasi infrastruktur sehingga capital inflow yang masuk itu mengalir ke sana. Karena itu dia berharap jika opsi ini dijalankan maka yield yang diberikan harus lebih baik dibandingkan dengan investasi di portofolio. "India membuka sektor khusus obligasi infrastruktur itu," sebut Mantan Mensesneg itu.
Soal penerapan pajak hot money, menurut Hatta pemerintah belum secara resmi membahas opsi tersebut. "Belum bicara soal itu, namun yang terpenting adalah bagaimana dana itu masuk ke sektor strategis seperti infrastruktur," ucapnya.
Menurut Hatta, pemerintah belum terlalu mengkhawatirkan adanya buble ekonomi akibat derasnya dana yang masuk ke portofolio. Hal ini mengingat masih baiknya fundamental ekonomi Indonesia. "Tidak ada pembicaran itu fundamental dari perekonomian kita bagus," ucapnya.
Sebelumnya Badan Kebijakan Fiskal juga tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengendalikan deras capital inflow yang masuk. Beberapa opsi itu antara lain dengan memberikan insentif khusus bagi investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), penerapan pajak hot money, dan pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) BUMN.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Indonesia mendukung kesepakatan negara-negara G20 untuk menghilangkan berbagai macam bentuk proteksionisme dalam menjaga perdagangan yang sehat. Menghindarkan politik devaluasi mata uang yang dapat menyebabkan perang kurs. "Jadi semua harus mengarah kepad Doha Round," ucapnya.
Kepala ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah harus melihat faktor lain dalam menjaga daya saing produk dalam negeri, bukan sekedar sisi mata uang saja. Beberapa permasalahan itu antara lain Infrastruktur, Birokrasi, Investasi, dan buruh. "Jangan sampai kita terpukul saja," ujarnya.
Meski demikian Bank Sentral harus siap jika Yuan dibiarkan menguat dan dolar melemah. Karena secara tidak langsung rupiah juga akan melemah terhadap yuan dan dolar. "Salah satu saja, target kita bukan Amerika, lebih ke Cina karena banyak barang kita yang bersaing dengan cina. Baiknya lagi kita monitor negara-negara yang barangnya banyak bersaing dengan kita, seperti Thailand. Kita gak usah melemahkan signifikan, tapi jaga jangan sampai kita terlalu kuat dibandingkan mata uang negara pesaing kita," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
