REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah diminta untuk mencari cara untuk mengatasi adanya pembalikan modal secara tiba-tiba dari arus hot money yang masuk. Salah satu caranya dengan memperpanjang portofolio investasi dari arus modal yang masuk dengan menyerapnya di pasar modal.
Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, menuturkan saat ini pasar sedang dibanjiri modal asing, lantaran investor asing sedang mencari muara investasi yang paling menguntungkan. Menurutnya, arus modal asing itu akhirnya mengalir ke negara berkembang. "Dana asing itu cenderung ditempatkan di pasar modal yang memiliki keuntungan lebih besar dari pasar uang," paparnya.
Fauzi menambahkan, seharusnya pemerintah juga harus menggenjot BUMN yang belum IPO (initial public offering) untuk segera go public. Lantaran menurut dia, tanpa IPO, dana ini hanya akan ditempatkan pada aset yang sudah ada. "Hal ini dikhawatirkan dapat memicu inflasi finansial, sebab dana berpusat hanya pada 15 perusahaan blue chip," tuturnya saat diwawancara wartawan, Rabu (29/9).
Menurut Fauzi, derasnya arus capital inflow saat ini, seharusnya menjadi kesempatan untuk mengincar dana dengan portofolio jangka panjang. "Saya memprediksi kondisi derasnya arus capital inflow akan bertahan hingga 3-4 tahun ke depan," jelas dia.
Chief Executive Officer, PT OSK Nusadana Asset Management Rima Suhaimi pasar modal Indonesia masih perlu digali lebih dalam melalui IPO. "Terutama IPO perusahaan yang dimiliki negara," kata Rima.
Rima menyebutkan, bahwa rencana go public dua BUMN yakni PT Krakatau Steel dan PT Garuda Indonesia dan penawaran saham terbatas (right issue) BNI dan Bank Mandiri adalah suatu cara yang baik untuk menyerap dana yang melimpah di pasar. "Namun empat perusahaan tersebut dinilai belum cukup menampung likuiditas yang masih berlimpah di pasar," .
Sementara itu, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia, Michael T Tjoajadi menjelaskan, pasar modal Indonesia masih membutuhkan banyak tambahan kapitalisasi untuk dapat bersaing dengan negara lain. "Pasar modal butuh IPO untuk bisa bersaing dengan negara lain di kawasan regional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
