REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menilai berbeda pasca- Komisi VII DPR memastikan tidak akan menaikkan tarif dasar listrik (TDR). Menurutnya, tidak jadinya kenaikan TDL tersebut, harus dibarengi dengan dikeluarkannya kebijakan yang dapat membuat PT PLN 'kondusif'.
Dalam pandangan Fabby pembatalan tersebut berimplikasi terhadap kondisi finansial PLN cukup besar. Paling tidak rencana investasi akan terganggu. ''Saran saya pemerintah menyiapkan dana cadangan untuk menambah subsidi, apabila asumsi makro penyusunan BPP listrik melampaui nilai asumsinya,'' imbuhnya, Jumat (24/9).
Selain itu, ia menambahkan, pembatalan kenaikan TDL juga harus diikuti dengan penurunan (Biaya Pokok Penyediaan) BPP tenaga listrik. Salah satu caranya, kata Fabby adalah melalui pengurangan konsumsi BBM untuk pembangkit listrik, dan mengoptimalkannya dengan pemanfaatan gas.
Menurut Fabby, penghematan biaya bahan bakar dapat meng-offset berkurangnya pendapatan dari batalnya kenaikan TDL. ''Untuk itu biaya bahan bakar harus dapat dikontrol dan ini butuh bantuan pemerintah, misalnya harga beli BBM dari Pertamina dapat dikurangi di bawah harga mops+5 persen yang ditetapkan di APBN, demikian juga harga batubara dari PTBA,'' tuturnya.
Selain itu, lanjut Fabby, PLN juga harus mendapatkan pasokan gas yang cukup. Fabby melanjutkan, penurunan losses satu persen dapat menambah pemasukan sebesar Rp 1,2-1,3 triliun.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menyatakan bahwa Komisi VII DPR telah menolak usulan pemerintah terkait rencana kenaikan TDL sebesar 5,4 persen pada awal 2011. ''Pada prinsipnya tidak akan ada kenaikan TDL pada 2011 nanti seperti yang diinginkan pemerintah sebesar 5,4 persen, paling tidak sampai April 2012 aman tidak akan ada kenaikan,'' kata Satya kepada Republika, Jumat (24/9).
Menurut Satya kebutuhan subsidi untuk listrik sebesar Rp 41,02 triliun dalam RAPBN 2011 bisa ditutupi dengan melakukan efisiensi di tubuh PLN. Satya yang juga anggota Badan Anggaran DPR menambahkan, pemerintah tidak bisa seenaknya menaikan TDL dalam rangka menekan subsidi.
Ia melanjutkan, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. ''Diantaranya dengan optimalisasi energi primer, mengganti BBM ke gas atau batu bara atau mengefisiensikan operating cost lainnya di PLN,'' tegas Satya.
Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani Hilman. Menurut Dewi keputusan tidak ada kenaikan TDL sudah final. ''DPR bisa menghentikan rencana pemerintah untuk menaikan TDL setelah melalui perdebatan panjang, jadi tidak ada kenaikan TDL,'' ujarnya.
Meski demikian subsidi, kata Dewi, tetap diberlakukan karena yang mengurus rakyat sudah menjadi tugas pemerintah. ''Kita juga mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Untuk itu kita minta pemerintah menyampaikan presentasi reformasi birokrasi dan redesign program mereka ke Komisi 7,'' tandas Dewi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika