REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi, mengimbau kepada Bulog untuk mengoptimalkan pengadaan gabah/beras dari petani guna meningkatkan stok beras pemerintah. Menurut Bayu, Bulog masih bisa menyerap gabah/beras petani dengan menjalankan fungsi komersialnya.

"Artinya Bulog bisa menjadi pedagang murni, komersil. Beli gabah atau beras petani, kemudian jual dengan harga pasar," kata Bayu di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (24/9).

Dia melanjutkan, Bulog tidak boleh menjadi korban tirani Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP sejatinya dikeluarkan untuk pengadaan gabah/beras dalam kerangka menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) Bulog. Selain fungsi PSO, sebagai BUMN Bulog juga bisa menjalankan fungsi komersial terhadap komoditas-komoditas pangan nasional. "Jadi sebenarnya tidak ada alasan Bulog sulit melakukan pengadaan. Mereka tinggal menjalankan fungsi komersialnya saja."

Bayu menambahkan, kebijakan impor beras yang digaungkan pemerintah semata merupakan opsi terbuka terkait penambahan atau penguatan stok beras pemerintah saat ini. Masyarakat cenderung melihat, stok beras yang menipis di gudang-gudang Bulog dipicu kegagalan produksi padi nasional. Padahal, kata Bayu, produksi hasil panen padi di seluruh sentra pertanian meningkat sampai 1,2 persen. "Tepatnya naik 1,17 persen dari tahun lalu," ucapnya.

Minimalnya stok beras pemerintah dianggap masyarakat sebagai ancaman kekurangan suplai pangan. Masyarakat tidak melihat fakta bahwa pasokan beras ke pasar cukup melimpah. Bila melihat pasokan di Pasar Induk Cipinang sebagai barometer suplai beras nasional, masyarakat seharusnya tak perlu khawatir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika