REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR mempertanyakan kemampuan produk dalam negeri menghadapi persaingan usaha seiring membanjirnya produk luar negeri seperti produk elektronik dan produk lainnya.

''Untuk itu kami meminta kepada Kemenperin agar memprioritaskan sehingga produk dalam negeri memiliki daya saing di pasar bebas Asia dan China (AFTA dan ACFTA) dan kami di Komisi VI DPR selalu mendukung pemerintah dalam memperkuat daya saing tersebut,” kata Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra saat rapat kerja dengan Kemenperin di Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (20/9).

Sementara, Anggota Komisi VI lainnya, Miranti Abidin mengatakan, Kemenperin tidak melakukan prioritas dalam bidang industri kelautan dan perikanan, padahal Indonesia memiliki keunggulan di sektor tersebut. “Jangan sampai Indonesia digeser oleh investor Cina, sehingga nantinya sektor kelautan dan perikanan bisa dikuasai oleh negara tersebut,” katanya.

Kemenperin juga diimbau agar lebih visioner terkait program penganggaran multiyears. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon, dengan langkah yang visioner jelas menghasilkan program yang berdaya saing secara kuantitas maupun kualitas.

“Seperti daya saing otomotif, sehingga nanti Indonesia memiliki mobil nasional sebagai produk karya bangsa sendiri dan hal tersebut harus diprogramkan bahwa akan tercapai pada tahun sekian oleh Kemenperin,” katanya seraya menjelaskan bahwa saat ini semuanya serba impor, bahkan garam saja Indonesia masih melakukan impor.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR lainnya, Abdul Rahman, mempertanyakan perhatian terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Ia yakin, pemberdayaan UKM merupakan jalan dalam menghadapi persaing bebas.

Menurut Rahman, saat ini UKM menguasai pasar hingga mencapai 60 persen, sehingga anggaran perlu ditingkatkan untuk pembinaan UKM mencakup industri kecil dan menengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika