REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian BUMN akan menyerahkan setoran bersih ke pemerintah atas penjualan greenshoe PT Bank Negara Indoensia Tbk (BBNI) sebesar Rp 1,3 triliun. Pasalnya, dari total raihan dana greenshoe BNI sebesar Rp 1,37 triliun, harus terkena potongan untuk keperluan administrasi, seperti biaya konsultan, underwriter dan lain-lain.
"Jadi (setoran) net (bersih) yang kami bisa serahkan ke pemerintah itu Rp 1,3 triliun. Itu kewajiban kita. (Hanya) Rp 1,3 T yang ke pemerintah karena adanya potongan, buat cost (biaya) konsultan, underwriter dan sebagainya," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar seusai upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-65, di Pelataran Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/8).
Seperti diberitakan sebelumnya, pelepasan Greenshoe BNI sebanyak 473,84 juta lembar saham akan meraup dana segar Rp 1,37 triliun. Adapun angka tersebut didapatkan dengan asumsi penghitungan harga per lembar sahamnya sebesar Rp 2.900. Padahal, sebelumnya pemerintah hanya menargetkan hasil greenshoe bank pelat merah itu sebesar Rp 1,2 triliun dengan patokan harga saham Rp 2.600.
"Angka nilai saham itu di luar dugaan kita (Rp 2.900). Harga tadinya kan Rp 2.600 (per lembar saham) bisa didapat Rp 1,2 triliun. Karena Rp 2.900 jadi dapat Rp 1,37 triliun," papar Mustafa.
Sebagai penjamin emisi 3,1 persen greenshoe BNI, pemerintah menunjuk sekuritas domestik dan asing. Untuk underwriter lokal, pemerintah menunjuk Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Securities. Sementara itu, underwriter asingnya adalah Macquarie Group. Pelepasan greenshoe emiten berkode BBNI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ke kas negara sebesar Rp 100 miliar. Hal itu sejalan dengan target dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 1,2 triliun.
Kementerian BUMN melansir bahwa pelepasan greenshoe BNI ini telah menarik minat banyak investor, baik lokal maupun asing. Untuk investor institusi lokal, terdapat empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, Dana Pensiun Bank Indonesia (BI), Dana Pensiun Perkebunan dan Dana Pensiun Pertamina. "Itu untuk empat peminat lokalnya. Kalau dua investor institusi asing yang utama berminat adalah Invesco Hong Kong Limited dan Fidelity Investment Limited," ujar Mustafa.
Menyinggung rencana rights issue 16,36 persen saham BNI, Mustafa mengungkapkan hal itu sepertinya akan berjalan mulus. Ia berharap pada bulan Desember 2010 persiapan rights issue BNI memasuki tahap finalisasi. "Rencana rights issue BNI makin mulus. Mudah-mudahan Desember bisa final," harap Mustafa.
Sayangnya, ketika ditanyakan siapa pihak penjamin emisi rights issue BNI tersebut, ia enggan menjawabnya. Mustafa hanya menyampaikan bahwa saat ini belum ada underwriter yang ditunjuk untuk pelaksanaan rights issue BNI. "Belum ditunjuk underwriter buat rights issue BNI," ujarnya.
Seperti diketahui, selain berencana melepas greenshoe, BNI juga akan menerbitkan rights issue senilai Rp 4-6 triliun. Saat ini, jumlah saham BNI yang dimiliki publik sebesar 23,64 persen. BNI berharap dapat melepas 16,36 persen (termasuk greenshoe). Sehingga, kepemilikan saham publik atas BNI semakin besar menjadi 40 persen. Dengan aksi pelepasan saham tersebut, BNI berharap akan mendapatkan insentif pajak sebesar lima persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU).
Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Suprapto mengatakan bahwa banyak investor asing yang meminati ridghts issue BNI ini. Namun, para investor asing tersebut belum menunjukkan komitmennya lantaran belum adanya persetujuan dari DPR atas rights issue BNI.
"Mereka belum ada komitmen, apakah mau mengambil atau tidak. Ada beberapa investor yang menyatakan minat," ujar Parikesit, beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika