REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kalangan pengusaha meminta pimpinan partai politik (parpol) agar tidak melakukan intervensi terhadap pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, yang akan digelar pada September 2010.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, di Jakarta, Senin, mengatakan, KADIN bukan merupakan organisasi parpol yang mana keduanya berbeda satu sama lain, baik tugas maupun fungsinya. "Sebaiknya figur Ketua Umum KADIN adalah yang independen, karena ini adalah organisasi profesi dan tidak ada urusan yang terkait dengan politik," katanya

Meski demikian, lanjutnya, Ketum KADIN juga harus memiliki hubungan baik dengan para pemimpin politik di negeri ini, termasuk juga hubungan baik dengan pemerintah. Sehingga ke depan, Ketum KADIN memiliki posisi tawar yang baik terhadap kedua institusi tersebut sebagai mitra kerjanya.

Menyinggung kriteria calon Ketua Umum KADIN, Irman menyebutkan antara lain harus mampu mendorong peningkatan kapasitas pengusaha Indonesia, baik di daerah maupun tingkat nasional, sehingga bisa mengurangi gap antara pengusaha nasional dan daerah. "Jadi, kita perlu Ketum KADIN yang mampu menggerakkan potensi-potensi tersebut," katanya.

Selain itu, Ketum KADIN harus mampu menjembatani pengusaha nasional dengan pengusaha internasional, utamanya dalam meningkatkan peran pengusaha nasional ke tingkat internasional. Ketua Umum KADIN, lanjutnya, juga harus memiliki jiwa entrepreneurship kuat yang terlihat dari peningkatan usahanya selama ini, memiliki rekam jejak sebagai pengusaha yang teruji serta visi dan misi kuat dalam membangun KADIN ke depan.

"Hal itu bisa terlihat dari seberapa besar peran dan perhatiannya selama ini kepada KADIN daerah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika