REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Beodiono menginstuksikan agar skema baru penawaran proyek Public Private Partnership (PPP) di BKPM rampung dalam satu bulan. Hal ini terkait Bappenas yang telah memilih 10 proyek prioritas dan siap ditawarkan kepada swasta melalui skema melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Deddy Priatna mengatakan, ada 10 proyek yang berkategori siap (ready to offer). Seluruhnya, kata dia, akan diserahkan kepada BKPM untuk ditawarkan kepada swasta. "Tetapi BKPM belum memilih, proyek mana saja karena masih dilihat dulu," ujarnya seusai rapat mengenai pembenahan proyek PPP di Istana Wapres, Rabu (28/7) malam.
Deddy menjelaskan 10 proyek yang siap itu diantaranya proyek pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo, Bali. Selanjutnya, ada empat proyek yang sudah ditawarkan saat pertemuan Menteri Infrastruktur Asia Pasifik pada 2009 diantaranya jalur kereta api bandara Soekarno Hatta. Kemudian proyek PLTU di Jawa Tengah yang sudah diminati oleh tujuh investor, dan proyek pipanisasi air minum dari Jatiluhur dan instalasi air minum di Maros, Sulawesi Selatan. Sayangnya, proyek air minum itu belum ada peminatnya karena masih harus ada perbaikan.
Karenanya Wapres meminta agar skema tersebut usai dalam waktu satu bulan. Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, skema baru itu juga harus diiringi dengan penambahan proyek yang siap tender dan sudah matang. "Bapak meminta agar pengaturan pemisahan front office dan back office ini selesai dalam satu bulan. Proyek yang ditawarakan juga harus benar-benar siap. Jangan sampai proyek yang dtawarkan nanti macet lagi ditengah jalan," ujarnya.
Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pihaknya dan kementerian teknis akan mempertajam pembagian tugas dengan BKPM. Meskipun hingga kini, masih ada silang pendapat wewenang apa saja yang akan diserahkan ke BKPM. "Masih banyak usulan apakah seluruh perizinan diserahkan ke BKPM, atau BKPM berfungsi sebagai marketing saja, Ini yang akan dipertajam dalam satu bulan ini," jelasnya.
Armida menjelaskan bahwa beberapa proyek-proyek yang akan ditingkatkan statusnya itu masih memerlukan pengkajian studi kelayakan atau insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Ia menambahkan, pemerintah juga akan melakukan seleksi ulang untuk proyek-proyek dengan status prioritas yang akan ditingkatkan menjadi siap tender (ready to offer).
Ikuti Whatsapp Channel Republika