REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan keseriusan membangun ekosistem industri kendaraan listrik alias electric vehicle (EV). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan, apabila ekosistem ini jadi, sebanyak 60 persen pangsa pasar kendaraan listrik bergantung pada produksi Indonesia.
Keseriusan pemerintah mengembangkan industri baterai kendaraan listrik diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Edy Soeparno mendukung penuh langkah pemerintah beralih dari penggunaan energi fosil menuju ke energi yang lebih ramah lingkungan.
“Dalam rangka mendukung proyek strategis pemerintah untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik, maka perlu didorong pengembangan smelter HPAL dengan hidrometalurgi yang mampu mengolah nikel kadar di bawah 1,7 persen,” kata Eddy Soeparno seperti dikutip pada, Sabtu (3/12/2022).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar di dunia. Artinya, pemerintah dengan gampang bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai kendaraan listrik di dunia.
“Sebagai negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar dunia, serta mineral logam lainnya seperti tembaga, mangan, aluminium yang saat ini sedang membangun ekosistem industri kendaraan listrik berbasis baterai,” ucapnya.
“Bahkan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menguasai rantai pasok untuk kebutuhan kendaraan listrik berbasis baterai,” jelasnya.
Senada dengan Edy Soeparno, Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun meminta agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya perusahaan BUMN sektor energi untuk mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik.
“Pemerintah dan BUMN bisa memanfaatkan potensi nikel untuk kepentingan dalam negeri. Salah satunya pembuatan baterai kendaraan listrik. Jadi Indonesia ikut dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik,” ujarnya.
Dikatakan politisi Partai Nasdem itu, perusahan BUMN bisa memanfaatkan momentum dalam rantai pasok electric vehicle (EV) global, dan menjadi pemain utama, karena besarnya cadangan nikel di Indonesia mampu menghasilkan bahan utama dalam produksi baterai.
“Nah, Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN energi harus bisa memanfaatkan momentum tren transisi energi ini,” sarannya.
Menurut Rudi Bangun, jika pengembangan baterai kendaraan listrik ini berjalan baik, maka Indonesia akan menjadi pemain utama dalam pengembangan industri kendaraan listrik, maka masyarakat akan beralih pada kendaraan listrik dan anggaran untuk BBM akan berkurang.
“Selama ini sebagian besar uang negara dikeluarkan untuk kebutuhan subsidi BBM. Tapi nantinya dengan masyarakat menggunakan kendaraan listrik dan transisi ke bahan bakar yang ramah lingkungan, tentu ini juga akan mengurangi anggaran subsidi BBM,” ungkapnya.
“Kalau Indonesia bisa memaksimalkan sumber daya nikel itu, bukan cuma untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga bisa ekspor baterai kendaraan listrik ke dunia. Ini juga kan dampaknya ke penerimaan negara,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
