JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen, menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen serta suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen. Keputusan tersebut diambil seiring dengan dinamika sektor keuangan dan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi domestik.
“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive bank menjaga inflasi tahun 2026—2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” kata Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers RDG November 2026 di Kompleks BI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Destry menjelaskan, di samping sebagai upaya memperkuat stabilitas rupiah dan pre-emptive dalam menjaga inflasi, kebijakan kenaikan suku bunga tersebut juga sebagai langkah pre-emptive dalam menjaga aset domestik. Hal itu berkaitan dengan ekspektasi Bank Sentral AS/The Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan/Fed Funds Rate (FFR).
“Kenaikan BI Rate 25 basis poin ini memang merupakan pre-emptive supaya bisa meng-anchor inflasi ke depan dan menjaga stabilitas rupiah, sekaligus terkait dengan pertumbuhan ekonomi global dimana ada possibility The Fed menaikkan suku bunganya di bulan Desember dan mungkin juga di 2027. Sehingga kami melakukan pre-emptive untuk menjaga supaya aset domestik kita tetap menarik dibandingkan dengan aset-aset dari luar,” jelasnya.
Di samping kebijakan suku bunga, Destry juga menerangkan bauran kebijakan lainnya yang dilakukan oleh BI dalam menjaga stabilitas, yakni lewat kebijakan insentif. Sebab, ia mengakui, kebijakan suku bunga tidaklah cukup. Kebijakan insentif tersebut telah diumumkan oleh BI pada RDG pada bulan sebelumnya, yang masih berjalan hingga sekarang.
“Kami juga melakukan memberikan insentif kebijakan. Mulai bulan lalu kami menaikkan insentif untuk DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward), preminya yang tadinya mereka harus bayar premi 100 persen, kita kasih diskon 45 persen, jadi mereka hanya membayar 55 persen dari premi hedging cost-nya,” terangnya.
BI juga memperkuat kecukupan likuiditas perbankan dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Untuk Bank Umum Konvensional (BUK), GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen, dengan tahapan mulai 1 November 2026 turun sebesar 1 persen dari 9 persen menjadi 8 persen dan mulai 1 Desember 2026 turun sebesar 1 persen menjadi 7 persen.
Untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), GWM diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen dengan tahapan mulai 1 November 2026 turun 1 persen dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen dan mulai 1 Desember 2026 turun 1 persen lagi menjadi 5,5 persen. Penurunan GWM tersebut dilakukan melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diturunkan dari 6 persen menjadi 5 persen berlaku mulai 1 Desember 2026.