BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP). Kerja sama tersebut mengatur pertukaran data, informasi, dan dokumen yang diperlukan kedua lembaga sebelum program mulai diselenggarakan paling lambat Januari 2028.
Petunjuk pelaksanaan (juklak) tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
Ogi mengatakan, kesiapan data dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
PPP diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Menurut Ogi, keberhasilan program ditentukan sejak tahap persiapan, terutama melalui penetapan kepesertaan, akurasi data, dan koordinasi antarlembaga. Juklak tersebut memberikan pedoman operasional bagi OJK dan LPS dalam menjalankan pertukaran informasi.
Dalam mekanismenya, LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kedua lembaga. Cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran data dilakukan dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukaran. Ketentuan yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan kerahasiaan dan keamanan informasi pengawasan. “Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Mekanisme pertukaran data juga dirancang menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi. Selain dengan LPS, OJK menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat.