JAKARTA -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu.

“Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target. Suahasil mengatakan, capaian tersebut antara lain ditopang penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Meski demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan Rp590,1 triliun pada November-Desember 2026. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan menyumbang sekitar Rp514 triliun.

“Untuk sisa November-Desember, seluruh penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun,” kata Suahasil.

Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Oktober mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) Rp653,6 triliun.

Realisasi transfer ke daerah tersebut setara dengan 94,3 persen dari target awal sebesar Rp693 triliun. Namun, pemerintah telah menambah alokasi transfer sehingga nilainya meningkat menjadi sekitar Rp720 triliun.

Memasuki dua bulan terakhir tahun ini, pemerintah masih memiliki anggaran belanja Rp945,2 triliun yang perlu direalisasikan. Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Namun, percepatan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi dan kualitas penggunaan anggaran.

“Selama bulan November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp945,2 triliun. Ini sekaligus kesempatan kami untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi,” ujarnya.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp595,2 triliun dari target awal Rp689 triliun dalam APBN murni.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan menjaga defisit APBN tetap di bawah batas tiga persen terhadap PDB. Meski target defisit dalam laporan semester telah disesuaikan menjadi 2,85 persen terhadap PDB, pemerintah memastikan pengelolaan ruang fiskal tetap terkendali.

“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika