JAYAWIJAYA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyebutkan hanya kendaraan yang telah melunasi pajak, menggunakan pelat nomor polisi sesuai daerah setempat, dan telah menjalani uji KIR di Dinas Perhubungan setempat yang dapat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Jayawijaya Yosep Tatogo di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya menerapkan persyaratan ketat bagi pemilik kendaraan roda empat dan enam untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Untuk membantu meningkatkan PAD kami menerapkan persyaratan bagi kendaraan roda empat dan enam memperoleh BBM bersubsidi di APMS yakni pajak harus lunas, pelat nomornya sudah Jayawijaya dan sudah melakukan uji KIR bagi kendaraan umum di Dinas Perhubungan,” katanya.
Menurut dia, setelah ketiga persyaratan tersebut dilengkapi, pemilik kendaraan baru dapat memperoleh kupon untuk mengisi BBM bersubsidi di APMS di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. “Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola APMS, di mana kendaraan memiliki kupon yang dapat mengantre BBM bersubsidi di setiap APMS khusus untuk biosolar,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi saat ini hanya diterapkan bagi kendaraan roda empat dan enam yang menggunakan biosolar. Sementara itu, pengawasan untuk pengguna Pertalite belum diterapkan.
“Kami juga sedikit kesulitan untuk menerapkan pengawasan ke pengguna kendaraan roda empat Pertalite karena rata-rata pajak mati tidak melakukan uji KIR berkala dan lebih banyak kendaraan umum yang melayani mama-mama dari kampung ke kota membawa hasil jualannya. Kalau kami hentikan bisa-bisa aktivitas ekonomi di Jayawijaya ini lumpuh,” katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, penerapan kupon pengisian BBM bersubsidi saat ini dikhususkan bagi kendaraan roda empat dan enam yang menggunakan biosolar.
“Kesepakatan ini bukan diambil sepihak melainkan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan sehingga penerapan tersebut dijalankan,” ujarnya.
Dia menambahkan, mulai awal Desember 2026, kartu kendali untuk pengisian BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun biosolar, akan diterapkan bagi kendaraan roda dua hingga enam.
“Kami mulai buka pendaftaran mulai awal November hingga awal Desember 2026 supaya pemilik kendaraan melengkapi semua berkas yang telah ditetapkan untuk kendaraan roda dua dan empat untuk Pertalite dan roda empat dan enam untuk biosolar,” katanya.
Kendaraan yang terdata di Disperindag Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dan memperoleh BBM bersubsidi jenis biosolar berjumlah 1.024 unit.