Selasa 20 Oct 2026 07:46 WIB

Indonesia Siap Buat Nuklir, Negara Mana Digandeng?

Menteri Bahlil sebut sudah meminta masukan akademisi soal pembangkit listrik nuklir.

Rep: Frederikus Dominggus Bata/ Red: Fitriyan Zamzami
Petugas memantau radiasi gamma di area Reaktor Nuklir Triga 2000 di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Petugas memantau radiasi gamma di area Reaktor Nuklir Triga 2000 di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah negara menawarkan kerja sama teknologi nuklir dengan Indonesia. Tawaran tersebut datang dari Rusia, Jerman, Jepang, Korea, hingga Kanada seiring rencana pemerintah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Bahlil menyampaikan Informasi ini ketika ia menghadiri Simposium Ketahanan Energi yang digelar Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Ia mencontohkan tawaran Rusia yang mengemuka saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama," kata tokoh yang juga menjabat sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, dikutip Selasa (20/10/2026).

Bahlil tidak merinci tindak lanjut dari berbagai tawaran tersebut. Secara umum pemerintah juga belum mengumumkan keputusan mengenai negara mitra maupun teknologi yang akan digunakan dalam pembangunan PLTN.

Rencana pengembangan energi nuklir telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Pemerintah mengalokasikan kapasitas PLTN sebesar 500 megawatt (MW) yang terbagi untuk sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Masing-masing wilayah memperoleh alokasi 250 MW melalui rencana pembangunan reaktor nuklir berukuran kecil. Pengoperasian pembangkit tersebut ditargetkan mulai 2032 dan 2033 sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan listrik nasional.

photo
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seusai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). - (ist)

Dalam RUPTL PLN 2025–2034 memuat rencana penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Pengembangan PLTN menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendukung transisi menuju sistem ketenagalistrikan rendah emisi.

Di tengah rencana tersebut, Bahlil menyambut rekomendasi PIKI mengenai pemanfaatan energi nuklir. Ia mengapresiasi kontribusi organisasi cendekiawan dalam memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan energi nasional.

"Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi," kata Menteri ESDM/Menko Hilirisasi.

Bahlil mengajak kalangan akademisi memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurut dia, kontribusi pemikiran dari perguruan tinggi dan organisasi cendekiawan dapat mendukung berbagai program yang tengah disiapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah telah meminta masukan dari sejumlah perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Bahlil ingin PIKI turut mengambil peran melalui kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko," ujarnya.

Peluang kerja sama tersebut tidak terbatas pada pengembangan energi nuklir. Bahlil turut membuka ruang keterlibatan PIKI dalam 28 program hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, serta pertanian.

Pemerintah berharap kontribusi kalangan akademisi dapat memperkuat perumusan kebijakan di berbagai sektor tersebut. Adapun pengembangan PLTN masih mengikuti tahapan perencanaan yang tertuang dalam RUPTL PLN 2025–2034.

Berita Lainnya

Rekomendasi