REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp 74 triliun per tahun. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, pengembangan PLTS 100 GW juga membuka peluang industrialisasi dan perluasan akses listrik bagi masyarakat. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi program tersebut mencapai Rp 1.100 triliun dengan potensi penciptaan sekitar 5,5 juta lapangan kerja.
"Dengan proyek program ini berpotensi menghemat sekitar Rp 74 triliun per tahun. Kemudian juga akan mengkreasikan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, termasuk di bidang konstruksi," ujar Dida dalam ESG Now Leadership Forum & Awards 2026 yang diselenggarakan Republika di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan PLTS dalam skala besar tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih. Pemerintah juga ingin memperluas jangkauan layanan kelistrikan, terutama bagi masyarakat yang belum memperoleh akses melalui jaringan transmisi listrik.
Program tersebut diharapkan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah melalui pembangunan infrastruktur energi dan pembukaan kesempatan kerja. Besarnya kebutuhan investasi juga menunjukkan peluang pengembangan industri yang berkaitan dengan energi terbarukan.
"Nah, ini menawarkan peluang strategis bagi transisi energi sekaligus industrialisasi, dan seiring juga akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terutama belum mendapatkan akses dari sistem transmisi grid kita," kata Dida.
Selain manfaat ekonomi, pengembangan PLTS 100 GW diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Potensi pengurangan emisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan komitmen penanganan perubahan iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika