Ahad 11 Oct 2026 02:17 WIB

Ekonom: Kelangkaan Beras Premium di Ritel Modern Bukan Indikasi Gagal Swasembada

Ekonom Bright Institute menilai keterbatasan beras premium di ritel modern merupakan dampak penertiban produsen curang, bukan gangguan swasembada pangan nasional.

Rep: antara/ Red: antara
Ekonom: Keterbatasan beras di ritel tidak terkait gangguan swasembada.
Ekonom: Keterbatasan beras di ritel tidak terkait gangguan swasembada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menegaskan bahwa fenomena keterbatasan beras premium di sejumlah ritel modern tidak mencerminkan adanya gangguan terhadap swasembada pangan nasional. Ia menilai kondisi ini murni merupakan dampak dari penyesuaian pasar setelah pemerintah menindak tegas produsen yang diduga melakukan praktik kecurangan. Awalil menyatakan langkah tegas pemerintah terhadap produsen beras yang tidak sesuai aturan sangat diperlukan. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas pangan nasional. "Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini (penindakan terhadap praktik kecurangan perberasan) sudah benar pemerintah," ujar Awalil dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Menurut Awalil, berkurangnya pasokan di rak-rak ritel modern berbeda konteks dengan persoalan swasembada. Hal ini lebih berkaitan dengan perilaku produsen yang mengalami guncangan operasional, bukan karena menipisnya ketersediaan stok nasional. Pasca penertiban, sejumlah produsen yang diduga melanggar aturan mengalami masa penyesuaian sehingga distribusi ke ritel modern sempat terhambat untuk sementara waktu. Awalil menilai kondisi tersebut merupakan proses adaptasi yang wajar setelah pemerintah memperketat pengawasan. Ia menekankan bahwa langkah ini penting agar produk beras yang beredar di pasaran benar-benar sesuai dengan standar dan klaim kualitas yang tertera pada label kemasan. Ia menegaskan, keterbatasan ini tidak bisa dijadikan indikator terganggunya swasembada karena pemerintah tetap memiliki pasokan beras nasional yang memadai.

Stok Nasional Dipastikan Aman

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Sestama Bapanas) Ito Hediarto memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta. Ito mengatakan ketersediaan beras di pasar non-ritel masih sangat melimpah. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasokan karena seluruh kebutuhan beras tetap tersedia tanpa adanya kendala distribusi yang berarti. Ia menyebutkan, berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya selaku pengelola PIBC, stok beras hingga awal Oktober diperkirakan mencapai 40 ribu hingga 50 ribu ton dengan pasokan yang stabil. Arus keluar masuk beras di PIBC berkisar antara 1,8 ribu hingga 2,5 ribu ton setiap harinya, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan normal untuk memenuhi kebutuhan berbagai wilayah. Hasil pemantauan Bapanas juga menunjukkan bahwa harga beras premium di tingkat distributor atau grosir masih tergolong wajar. Harga tersebut berkisar antara Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram untuk kemasan besar. Bapanas menilai ketersediaan beras nasional tetap terjaga meskipun Indonesia sedang menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino. Hal ini dikarenakan produksi serta luas panen masih menunjukkan tren yang positif.

Pengawasan Distribusi Diperketat

Bapanas memastikan bahwa distribusi beras menuju ritel modern terus dikawal melalui pengawasan pusat distribusi. Langkah ini dilakukan agar penyaluran pasokan berlangsung merata dan tidak menimbulkan kekosongan pada sejumlah gerai. Ito menegaskan bahwa pemerintah bersama Perum Bulog telah menyiapkan penyaluran beras ke ritel modern. Pengawasan juga dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan terhadap dugaan penyimpangan distribusi. Dalam laporan hingga awal Oktober, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan setara beras komersial sebanyak 75,3 ribu ton. Pengadaan ini merupakan upaya penguatan stok di luar Cadangan Beras Pemerintah yang sudah tersedia. Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton. Angka ini meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. BPS juga memperkirakan luas panen padi dari Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, lebih tinggi dibandingkan periode El Nino pada tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan mengejutkan terkait 25 merek beras fortifikasi. Merek-merek tersebut diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label, sehingga merugikan konsumen hingga mencapai Rp89 triliun. Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara
Berita Lainnya

Rekomendasi