REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan rencana penambahan armada kereta rel listrik (KRL) melalui sejumlah opsi skema, mulai dari produksi KRL baru dari PT INKA, impor KRL baru, hingga mendatangkan KRL bekas dari Jepang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengaku telah duduk bersama dengan seperti Danantara Indonesia dan BP BUMN, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Perdagangan dalam membahas hal tersebut.
"Kita memahami adanya kebutuhan masyarakat atas (penambahan) kereta. Kita memahami kebutuhan ini diharapkan bisa dipenuhi dengan cepat," ujar Dudy saat berbincang dengan awak media di ruang media Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Pada prinsipnya, ucap Dudy, Kemenhub mendukung langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah armada KRL Jabodetabek dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat. Dudy mengatakan KAI telah memiliki alokasi dana lewat penyertaan modal negara (PMN) untuk melakukan pengadaan tambahan armada.
KAI mendapatkan PMN pada 2023 untuk pengadaan 35 trainset (rangkaian kereta) KRL Jabodetabek dan dua peremajaan armada (retrofit) hingga 2027. Hingga Oktober 2026, lanjut Dudy, KAI telah mendatangkan 11 trainset baru dari Cina dan telah beroperasi.
"16 (trainset) itu dikerjakan oleh INKA. Tujuh (trainset yang sempat bermasalah) sudah kembali (beroperasi), rencananya dua (trainset) akan diselesaikan tahun ini, lalu tujuh (trainset) akan diselesaikan 2027," ucap pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara tersebut.
Dengan begitu, total pengadaan 27 trainset ditargetkan rampung pada 2027. Untuk itu, Dudy meminta KAI mendorong kesiapan INKA dalam memenuhi target produksi tujuh trainset tahun depan.
"Ada harapan supaya dapat segera terpenuhi. INKA ini memproduksi butuh waktu, kalau dilihat rata-rata (produksi) INKA per tahun itu tiga trainset," ucap Dudy.
Lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti itu memaparkan pengadaan 27 trainset belum memenuhi target pengadaan 35 trainset dalam APBN atau masih kurang delapan trainset. Kemenhub, ucap Dudy, meminta KAI dapat menyelesaikan seluruh pengadaan 35 trainset sesuai alokasi suntikan dana yang telah diberikan negara.
"Kita mendorong supaya KAI bisa memenuhi kekurangannya dengan penuhi dulu pengadaan yang sudah disetujui pada 2023 sebanyak 35 (trainset). Kita juga harus pastikan kelaikan dan aspek keselamatannya," kata Dudy.
Sebagai informasi, PT KAI telah menerima PMN senilai Rp9,53 triliun yang dialokasikan secara bertahap sebesar Rp2 triliun pada tahun anggaran (TA) 2024, Rp1,8 triliun pada TA 2025, dan rencana Rp1,5 triliun pada TA 2026 untuk pengadaan 35 sarana (trainset) KRL Jabodetabek dan dua peremajaan armada (retrofit).
Sebelumnya, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan Danantara masih mengkaji rencana impor KRL baru maupun bekas. Dony menyebut penambahan armada KRL Jabodetabek menjadi komitmen Danantara dalam mendorong percepatan transportasi publik.
"Kita mesti melihat cost and benefit-nya, keuntungannya berapa, apa yang kita dapatkan dari situ, nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub," ujar Dony usai menghadiri acara Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri ke-6 dengan tajuk “Dua Tahun Danantara” oleh IKA Fikom Unpad di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Dony menyampaikan rencana pengadaan impor kereta bekas Jepang tak berarti mengabaikan produksi lokal dari INKA. Dony mengatakan INKA saat ini memiliki keterbatasan produksi dan sedang menjalani proses transformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika