REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah Indonesia menyiapkan program nuklir yang ambisius sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional. Pemerintah bahkan telah memasukkan target kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 7 gigawatt (GW) ke dalam rencana induk energi.
Hashim mengatakan program nuklir tersebut menjadi bagian dari agenda energi berkelanjutan Indonesia yang tengah disiapkan pemerintah. Pengembangan nuklir berjalan bersama sejumlah sumber energi lain, seperti tenaga surya, panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga air.
"Pilar penting lainnya dari program energi kita adalah nuklir. Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program nuklir yang sangat ambisius," kata adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini International Indonesia Sustainability forum, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Hashim menyebut informasi mengenai target kapasitas nuklir tersebut diperolehnya dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Menurut dia, target pembangkit nuklir sebesar 7 GW telah masuk dalam rencana induk energi Indonesia.
"Informasi terbaru yang saya dengar dari Pak Darmawan, jika tidak salah, target 7 gigawatt sudah masuk ke dalam rencana induk (master plan) energi kita," ujar dia.
Selain nuklir, Hashim mengatakan pemerintah menyiapkan kapasitas terpasang tenaga surya sebesar 100 GW sebagai bagian dari strategi energi hijau. Indonesia juga memiliki potensi energi berkelanjutan lain berupa panas bumi, sumber daya air, dan tenaga surya yang melimpah.
Ia pengembangan sumber energi tersebut berkaitan dengan upaya Indonesia membangun ketahanan energi. Pemerintah secara bertahap ingin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi tetap memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi.
Menurut Hashim, Indonesia tidak ingin menghentikan industri batu bara secara tiba-tiba karena listrik tetap dibutuhkan masyarakat, termasuk untuk penerangan rumah, kegiatan belajar anak-anak, serta kebutuhan rumah sakit dan klinik di daerah.
Hasim juga menyoroti kerentanan Indonesia terhadap kondisi geopolitik global. Perang di Timur Tengah, menurut dia, semakin menunjukkan risiko ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri sehingga pemerintah terus mendorong pengembangan bahan bakar nabati.
"Semua hal ini adalah bagian dari program tersebut, termasuk bahan bakar nabati (biofuel), yang mendapatkan dorongan urgensi ekstra akibat perang yang tengah berkecamuk di Timur Tengah saat ini," jelas Hashim.
Ia menegaskan program energi berkelanjutan Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu sumber energi. Pemerintah menyiapkan kombinasi energi surya, nuklir, panas bumi, hidro, dan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memenuhi kebutuhan listrik nasional.