REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan industri diversifikasi produk non pangan skala mikro dan kecil berbasis potensi lokal di Sukabumi, Jawa Barat. Langkah tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan sekaligus memperkuat ekonomi sirkular di tingkat lokal.
"Industri diversifikasi juga mendukung implementasi ekonomi biru yang menekankan pada prinsip keberlanjutan ekologi," terang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Plt. Dirjen PDSPKP), Erwin Dwiyana di Jakarta, Jumat (10/2/2026).
Erwin menilai volume hasil samping aktivitas pendaratan, penanganan, dan pengolahan ikan—seperti kepala, tulang, kulit, sisik, hingga jeroan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi, yang mencapai 50-100 Kg/hari sebagai potensi untuk menghasilkan produk bernilai tambah seperti tepung ikan.
Sebaliknya, potensi tersebut bisa mengakibatkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. "Ini bukan sekadar penanganan limbah produksi perikanan, tapi membuka peluang usaha produk nonpangan dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja," sambungnya.
Sebagai produk nonpangan, tepung ikan dibutuhkan untuk bahan baku pakan. Karenanya, melalui penguatan peran lintas sektor seperti pengelola PPN, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBAT) Sukabumi selaku offtaker, hingga unit pakan mandiri bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik), Erwin optimis ekosistem ekonomi baru dapat dirancang secara terintegrasi dan memberikan kepastian pasar.
"Pengolahan ini sekaligus mendukung program nasional seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Budidaya Tematik," jelas Erwin.
Perwakilan dari BBAT Sukabumi, Susi Rosellia, menekankan pentingnya produksi tepung ikan lokal untuk menopang ketahanan industri pakan nasional. Tepung ikan lokal bermutu tinggi dengan kandungan protein sesuai standar SNI 2715:2013 mutlak diperlukan guna menekan biaya produksi pakan dan mendukung keberlanjutan industri akuakultur di Tanah Air.
"Ketergantungan terhadap pakan dan bahan baku impor seperti tepung ikan masih cukup tinggi, dan pengolahan sisa industri adalah solusi kemandirian budidaya," kata Susi.
Sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menyambut baik langkah KKP yang memulai inisiatif pemanfaatan produk nonpangan di wilayahnya. Terlebih potensi sisa pengolahan fillet ikan di Sukabumi, bisa mencapai 500 Kg/hari atau sekira 10 ton/bulan.
"Potensi ini terbukti bernilai tinggi jika dikelola secara terstruktur melalui kemitraan yang jelas antarstakeholder," tutupnya.
Sebagai informasi, sebagai langkah awal, KKP telah menggelar Sosialisasi Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Non Pangan yang telah dilaksanakan pada 10 September 2026 di Palabuhanratu. Sosialisasi tersebut melibatkan PPN Palabuhanratu, BBAT Sukabumi, Dinas KP Sukabumi, dan Akademisi khususnya dari Sekolah Vokasi IPB.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi perikanan. Program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika