REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bahlil Lahadalia belum mengungkap target kerja setelah mendapat tugas tambahan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil menyebut dirinya baru dilantik sehingga belum bisa membeberkan proyek maupun target yang akan menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Ia menegaskan dirinya akan terlebih dahulu melaporkan tugas barunya kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, ia akan membahas lebih lanjut program yang perlu dijalankan dalam kapasitasnya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Nanti setelah ini baru saya melapor sama Bapak Presiden. Baru dilantik ya," kata Bahlil kepada awak media di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Saat ini, ia tetap dipercaya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menyatakan akan menjalankan kedua amanah tersebut dengan totalitas sebagai bagian dari pengabdian kepada Indonesia.
"Secara kebetulan kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mendapat tugas amanah baru selain menjadi Menteri ESDM, saya juga merangkap menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," ujarnya.
Saat ditanya mengenai target dalam tiga bulan pertama, Bahlil belum memberikan rincian program yang akan dikebut. Ia menegaskan dirinya tidak bekerja dengan membatasi target berdasarkan periode tiga bulanan.
"Saya selalu bekerja tiap hari. Bukan per tiga bulan, ya. Tiap hari tiap hari tiap hari. Jadi saya kerja, berpikir, kerja, berpikir, berpikir, kerja," jelas tokoh yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Meski belum membeberkan target kerja, Bahlil menjelaskan gambaran besar tugas Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Menurut dia, Presiden Prabowo memandang hilirisasi dan transisi energi sebagai program prioritas yang perlu ditangani secara terpadu.
Bahlil menyebut kondisi geopolitik yang tidak menentu serta dinamika ekonomi dunia menjadi salah satu pertimbangan penting pemerintah. Di saat yang sama, kebutuhan terhadap energi bersih terus meningkat seiring komitmen global dalam transisi energi.
"Karena kita tahu dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih," ujarnya.
Menurut Bahlil, agenda hilirisasi dan transisi energi tidak bisa dikerjakan secara parsial. Kedua program tersebut membutuhkan koordinasi yang komprehensif dan terukur agar dapat diwujudkan sesuai target yang diperintahkan Presiden.
"Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur," kata Bahlil.
Ia juga belum merinci kementerian dan lembaga yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia mengatakan akan mengecek ketentuan tersebut dalam peraturan presiden.
Bahlil menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Ia menyebut penugasan tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika