Jumat 18 Sep 2026 17:34 WIB

Angsuran Pertama KDKMP Belum Dibayar, Kemenkeu Masih Tunggu Tagihan Himbara

Data Simkopdes mencatat 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Friska Yolandha
Sejumlah siswa SD Negeri 2 Taskombang berada di halaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Taskombang, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026). Sebanyak 26 siswa SD Negeri 2 Taskombang kelas 3 dan kelas 4 melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan gedung Koperasi Desa Merah Putih Taskombang yang telah beroperasi karena bangunan kelas sekolah tersebut sedang dilakukan renovasi.
Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah siswa SD Negeri 2 Taskombang berada di halaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Taskombang, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026). Sebanyak 26 siswa SD Negeri 2 Taskombang kelas 3 dan kelas 4 melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan gedung Koperasi Desa Merah Putih Taskombang yang telah beroperasi karena bangunan kelas sekolah tersebut sedang dilakukan renovasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membayar angsuran pertama pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebelumnya disebutkan, dana untuk pembayaran angsuran pertama KDKMP yang jatuh tempo pada September 2026 sebesar Rp40 triliun.

“Anggarannya sudah kami siapkan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026, di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga

Nufransa menyampaikan pembayaran angsuran pertama KDKMP masih menantikan tagihan dari Himbara.

“Sampai saat ini, kami belum menerima tagihan dari Himbara. Jadi, belum bisa kami bayarkan,” kata Nufransa.

Terkait dengan pembayaran angsuran pertama tersebut, Nufransa menyatakan siap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga transparansi dan akuntabilitas pembayarannya dapat terjaga.

“Kami senantiasa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga nanti pada saat pembayarannya akan terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya,” ujar Nufransa.

 

sumber : ANTARA
Berita Lainnya

Rekomendasi