REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Dari target tersebut, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditetapkan sebesar 40,81 persen.
Target itu menjadi bagian dari sasaran pembangunan yang disepakati Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dalam rapat kerja pembahasan RAPBN 2027, Rabu (2/9/2026). Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 4,30-4,87 persen.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penciptaan tenaga kerja formal menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Pemerintah diarahkan memperkuat produktivitas, investasi, hilirisasi, dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus menciptakan lapangan kerja.
“Pemerintah akan mengupayakan berbagai agenda transformasi ekonomi nasional, antara lain upaya peningkatan produktivitas, penguatan investasi, penurunan ICOR, hilirisasi, serta industrialisasi sebagai instrumen utama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif yang ditujukan untuk penciptaan tenaga kerja formal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Misbakhun.
Upaya tersebut berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Untuk menopangnya, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ditargetkan tumbuh 7 persen.
Konsumsi rumah tangga ditargetkan tumbuh 5,4 persen dan konsumsi pemerintah 5,6 persen. Sementara itu, ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh 7,5 persen dan impor 8,7 persen.
Dari sisi produksi, pemerintah menyiapkan target pertumbuhan pada sejumlah sektor. Sektor jasa lainnya ditargetkan tumbuh 11,1 persen, menjadi yang tertinggi. Berikutnya, penyediaan akomodasi dan makan minum 9,4 persen, transportasi dan pergudangan 8,9 persen, serta informasi dan komunikasi 8,1 persen.
Industri pengolahan ditargetkan tumbuh 6,1 persen, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor 6,5 persen, konstruksi 5,6 persen, dan pertanian, kehutanan, serta perikanan 5,4 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai bersama DPR dalam penyusunan RAPBN 2027. “Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid dalam serangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan menggunakan hasil pembahasan tersebut dalam penyempurnaan kebijakan RAPBN 2027. “Pemerintah akan menindaklanjuti dan mempedomani seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai hari ini untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027,” katanya.
Selain penciptaan lapangan kerja, pemerintah dan DPR menetapkan sejumlah sasaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6-6,5 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen. Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,360-0,365.
GNI per kapita ditargetkan mencapai 5.800–5.840 dolar AS atau sekitar Rp 98,54 juta–Rp 99,22 juta. Pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,838, Nilai Tukar Petani 126–128, dan Nilai Tukar Nelayan 106–110.
Ikuti Whatsapp Channel Republika