REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggandeng pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan berbagai program perkebunan rakyat lainnya di daerah. Peran pemerintah daerah dinilai penting karena memiliki kedekatan langsung dengan pekebun serta memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Syahruddin mengatakan dukungan pemerintah kabupaten dibutuhkan untuk mempercepat sejumlah tahapan dalam pelaksanaan program PSR. Hal tersebut mencakup proses pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan.
“Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” kata Normansyah.
Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan mencapai 428.745 hektare. Pelaksanaan program tersebut didukung dana sebesar Rp12,86 triliun.
Normansyah mengatakan semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dapat dirasakan oleh pekebun.
“Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” ujarnya.
Penguatan peran pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu fokus BPDP dalam keikutsertaannya pada APKASI Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam kegiatan yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, BPDP membuka booth informasi dan menggelar talkshow mengenai berbagai program perkebunan dari sektor hulu hingga hilir.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan pekebun dan memahami kondisi masyarakat di daerah.
Menurut Zaid, pembangunan perkebunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas di sektor hulu, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan pengembangan nilai tambah di sektor hilir.
“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ujar Zaid.
Selain mempercepat program di sektor hulu, BPDP mendorong pemerintah kabupaten memperluas akses masyarakat terhadap program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset perkebunan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing perkebunan Indonesia.
“Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Alfansyah.
Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1.
Alfansyah mengatakan pemerintah kabupaten juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui program pengembangan SDM maupun riset.
Melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, BPDP berharap berbagai program perkebunan dapat terlaksana lebih cepat sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pekebun dan perekonomian daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika