REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berkoordinasi dengan satuan tugas bencana dan pemerintah daerah untuk mengatur teknis penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa saat sekolah diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, melalui fungsi koordinasi yang melibatkan satuan tugas bencana, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diharapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dapat mengatur mekanisme teknis di lapangan.
"Itu kita tertibkan dengan mekanisme koordinasi yang juga melibatkan kepala sekolah hingga orang tua siswa," kata Sudaryono selepas rapat terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dia menilai, dalam kondisi tanggap darurat, koordinasi penting dilakukan karena di beberapa daerah kondisinya masih rawan karhutla. Pemerintah daerah pun terpaksa mengambil kebijakan dengan mengalihkan aktivitas pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau meliburkan siswa sementara.
Dalam paparannya, Kepala BGN mengonfirmasi bahwa sejumlah daerah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, sempat menghadapi kondisi ketika beberapa SPPG telanjur memasak makanan untuk siswa, tetapi sekolah yang menjadi sasaran pelayanan diliburkan.
"Karena karhutla sekolahnya mendadak diliburkan, yang sudah dimasak itu kemudian tetap kita tertibkan dengan mekanisme, diambil orang tua siswa," kata dia.
Kendati demikian, dia menambahkan mekanisme penyaluran tersebut bersifat kondisional karena dapur SPPG terkait sudah telanjur memasak. Saat ini, penyaluran dihentikan sementara karena sekolah diliburkan.
"Jadi, ini kita sudah berikan edaran SOP-nya sehingga pada saat libur sekolah, yang nggak dikasih cuma hari pertama, kalau sudah telanjur masak. Ya selama PJJ, ya jadi selama belajar online tidak masuk, sekolah itu tidak diberikan," kata dia.
Dia menegaskan BGN sudah menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) resmi agar penanganan MBG di wilayah terdampak bencana dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak mengganggu keselamatan maupun proses penanggulangan karhutla.