REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Adela Kanasya Adies mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sensus tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data, terutama untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adela mengatakan pembangunan ekonomi memerlukan data yang akurat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujar Adela dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
Menurut dia, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran terbaru mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan memperoleh gambaran terkini mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, termasuk perkembangan ekonomi digital,” katanya.
Adela menilai hasil sensus akan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk untuk menentukan prioritas pembangunan, kebijakan fiskal, alokasi anggaran, dan evaluasi program pemerintah.
Ia menambahkan, data statistik juga menjadi rujukan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Bagi DPR RI, data statistik juga menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Adela, Sensus Ekonomi 2026 juga akan memotret perubahan struktur ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir, termasuk perkembangan sektor usaha berbasis digital serta sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Ia menyebut salah satu fokus utama sensus adalah memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai UMKM. Data tersebut mencakup jumlah dan karakteristik pelaku usaha, persebaran wilayah, jenis usaha, tingkat pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki sekitar 65 juta unit UMKM. Menurut Adela, akurasi data melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi faktor penting agar kebijakan pemberdayaan UMKM dapat disusun sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas BPS karena seluruh data dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
“Marilah segenap masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026,” kata Adela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika