REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyangsikan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,12 persen. Huda menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 yang lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2025 tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Dia mengatakan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia mengalami penurunan sejak awal tahun. Pertumbuhan IKK (year on year/yoy) pada April-Juni 2026 masing-masing sebesar 1,0 persen pada April, 2,9 persen pada Mei, dan 0,0 persen pada Juni.

"Tidak ada kenaikan yang signifikan dari sisi keyakinan konsumsi masyarakat," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Huda juga menyoroti data sektor ritel atau perdagangan yang disebut tumbuh 6,39 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 5,38 persen. Padahal, ujar Huda, Indeks Penjualan Riil (IPR) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada April, Mei, dan Juni 2026 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu maupun tiga bulan pertama tahun ini, yakni April turun 3,67 persen, Mei turun 3,89 persen, dan Juni turun 4,44 persen.

"Jadi sektor ritel mengalami penurunan tajam, tapi pemerintah menyebutkan sektor ritel tumbuh tinggi," lanjut Huda.

Huda mempertanyakan klaim pemerintah terkait pengiriman mobil niaga untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang jumlahnya tidak besar dan nilai tambah penjualannya juga kecil. Selain itu, mobil niaga juga diimpor sehingga nilai tambah bagi industri dalam negeri sangat kecil.

Sementara itu, Huda mengkritisi data BPS yang menunjukkan industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2026. Dia menilai angka tersebut janggal ketika disandingkan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur pada kuartal II yang berada di kisaran batas ekspansif, yakni 49,1 pada April, 50 pada Mei, dan 46,9 pada Juni.

"Ketika di bawah 50, maka perusahaan tidak melakukan ekspansi usahanya yang artinya tambahan produksi akan sangat minim," ucap Huda.

Dari sisi pengeluaran, sambung Huda, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih didominasi impor kendaraan yang bersumber dari importasi mobil untuk KDKMP. Artinya, kata Huda, importasi masih menjadi penyumbang pertumbuhan PMTB dan bisa berdampak buruk terhadap industri pengolahan alat angkutan atau otomotif dalam negeri.

"Hal ini bisa jadi pembenaran kita melakukan importasi secara terus-menerus," ungkap Huda.

Huda juga meragukan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2025 yang sebesar 4,97 persen, di saat porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi mengalami perlambatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kata Huda, porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi hanya sekitar 72 persen hingga 73 persen.

Huda menyebut porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pada periode yang sama tahun lalu berada di kisaran 74 persen hingga 75 persen. Artinya, kata Huda, masyarakat lebih menahan konsumsi pada kuartal II 2026 meskipun terdapat kenaikan upah buruh yang relatif kecil, yakni sebesar tiga persen.

"Kecurigaan saya, kenaikan konsumsi ditopang oleh orang kaya yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan pengeluaran semakin melebar," kata Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika