REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan usaha warung maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejenis milik masyarakat.
"Saya jelaskan, Kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi, tidak usah khawatir warung-warung, ritel-ritel, dan sebagainya. Tidak ada itu. Justru bisa saling melengkapi," ujar Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dalam konferensi pers mengenai rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Zulhas menjelaskan fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan barang bersubsidi dan berbagai bantuan pemerintah. Selain itu, KDKMP juga berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil pertanian, seperti gabah, beras, dan komoditas lainnya.
"Kalau di daerah harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 6.500 per kilogram, tetapi tengkulak hanya membeli Rp 5.000, maka koperasi Merah Putih bisa membeli dengan harga Rp 6.500 melalui kerja sama dengan Bulog," ujar Zulhas.
Menurut dia, apabila KDKMP berkembang dengan baik, koperasi tersebut juga berpeluang mengembangkan desa wisata, desa tematik, dan berbagai potensi ekonomi lainnya.
"Tetapi yang paling mendasar adalah sebagai infrastruktur penyalur subsidi dan sebagai offtaker," kata Zulhas.
Pemerintah menargetkan sekitar 25 ribu Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus–September 2026. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir tahun. Zulhas berharap Perpres yang mengatur tata kelola KDKMP dapat rampung pada pekan ini sebagai dasar operasional program tersebut.
"Mudah-mudahan pekan ini selesai tata kelolanya agar semua memiliki pedoman yang sama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika