REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, meminta pemerintah untuk mengundang eksportir nasional agar bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS. “Semua harus bahu membahu untuk menguatkan ekonomi nasional,” katanya, Rabu, (10/6/2026).
Hal itu disampaikan Rachmat Gobel menyambut prakarsa Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Dasco aktif bertemu dengan menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia, menteri ESDM, mensesneg, menteri hukum, dan kepala BP BUMN yang juga COO Danantara. Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencari jalan keluar terhadap turunnya kurs rupiah dan indeks saham.
Salah satu yang dibahas adalah menindaklanjuti kebijakan baru pemerintah dalam prosedur ekspor batubara, minyak sawit, dan nikel yang melalui BUMN DSI, serta meningkatkan ekspor migas maupun menarik investasi asing.
Rachmat Gobel menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya juga membantu meningkatkan ekspor non-migas dan menarik investasi asing di luar sektor tambang. “Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja yang besar dan mendorong pemerataan ekonomi,” katanya.
Di antara hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah, katanya, adalah menurunkan biaya logistik, digitalisasi bea-cukai, efisiensi kontainer, perbaikan di pelabuhan, juga kemudahan transportasi ke pelabuhan. Melalui KBRI di berbagai negara, katanya, pemerintah juga bisa melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor, sehingga tidak bertumpu ke pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China saja.
“Ini juga bisa mengurangi risiko geopolitik dan pelambatan ekonomi global,” katanya.
Sebagai langkah awal, kata Gobel, pemerintah harus mengundang para eksportir nasional, termasuk dari UMKM. "Sinergi ini sangat penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional," katanya.
Lebih lanjut Gobel menyampaikan bahwa untuk memperkuat ekspor, pemerintah harus mendorong UMKM untuk bisa menembus pasar ekspor. Menurutnya, UMKM Indonesia memiliki peran yang besar di dalam negeri, yaitu dalam hal penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu masing-masing sekitar 97 persen dan 60 persen. Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya mencapai sekitar 15 persen.
“Terjadi paradoks. Pemerintah harus membantu UMKM agar bisa berkontribusi terhadap ekspor,” katanya. Sebagai perbandingan, di Jepang, kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor masing-masing sekitar 50 persen, 70 persen, dan 50 persen. Sedangkan di China masing-masing 60 persen, 80 persen, dan 70 persen.
“Relatif ada konsistensi antara kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi terhadap ekspornya,” katanya. Potensi ekonomi UMKM, katanya, meliputi produk makanan, rempah, fesyen, furnitur, herbal, kerajinan, produk halal, dan ekonomi kreatif.
Untuk mendorong ekspor nasional ini, kata Gobel, pemerintah juga harus memberikan kredit ekspor, asuransi perdagangan, dan insentif pajak. “Dengan naiknya ekspor maka Indonesia akan lebih banyak memiliki dolar,” katanya.
Gobel mengingatkan, industri nasional dan UMKM akan lebih tangguh jika ada pengendalian impor. “Impor ini akan menghabiskan dolar dan menurunkan kurs rupiah,” katanya. Karena itu, ia meminta pemerintah agar membatasi impor produk-produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, katanya, pemerintah harus melarang impor tekstil dan garmen yang bermotif tradisional Indonesia.
“Pasar Indonesia yang besar itu aset. Ini yang dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tarifnya dan yang dilakukan China dengan memaksa produsen asing untuk memproduksi barangnya di China. Kita justru menghancurkan pasarnya sendiri,” katanya.
Ekonomi yang berbasis tambang, kata Gobel, tidak berkelanjutan dan padat modal. Karena itu, katanya, pemerintah justru harus lebih kuat berpihak pada industri, UMKM, dan pangan. “Kita harus berpikir untuk jangka panjang, berdimensi pemerataan, dan membangun kualitas sumberdaya manusia,” katanya. Hanya dengan cara itu, katanya, indeks saham dan kurs rupiah tahan banting dari guncangan pemain spekulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika