REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Produksi telur pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 7,3 juta ton berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan). Angka itu melampaui kebutuhan nasional yang berada di kisaran 6,4 juta ton.
Di tengah surplus pasokan tersebut, harga telur di tingkat peternak mengalami tekanan atau berada di bawah harga acuan pemerintah (HAP). Kondisi itu memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha peternak mandiri di berbagai daerah sentra produksi.
Kenaikan produksi yang tidak diimbangi perluasan penyerapan membuat pasokan menumpuk di sejumlah wilayah. Dalam kondisi tersebut, peternak rakyat menjadi pihak paling rentan karena memiliki keterbatasan daya simpan, akses distribusi, dan posisi tawar di pasar.
Ketua Umum Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional (GOPAN) Herry Dermawan mengatakan harga telur saat ini sangat sensitif terhadap isu pasar dan distribusi. Menurut dia, kondisi harga di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar yang sehat.
“Harga hari ini bukan harga asli. Harga telur sangat sensitif terhadap isu,” kata Herry saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).
Pelaku usaha dan asosiasi peternak meminta pemerintah memperkuat penyerapan dan pengawasan distribusi agar harga telur tidak terus jatuh di bawah ongkos keekonomian peternak rakyat. Mereka menilai stabilisasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat hilir, tetapi juga perlu menyentuh rantai distribusi dan tata niaga.
Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi berharap penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditingkatkan. Menurut dia, peningkatan konsumsi dalam program tersebut penting untuk membantu menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
“Kami berharap penyerapan telur oleh MBG ditingkatkan karena sekarang ini masih sedikit. Selain itu, ke depannya harga telur jangan di bawah Rp 25.000,” ujar Musbar.
Pemerintah mulai mengonsolidasikan langkah stabilisasi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan pelaku usaha. Pemerintah menargetkan harga telur kembali bergerak menuju harga acuan sebesar Rp 26.500 per kilogram.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan kenaikan produksi telur dalam beberapa waktu terakhir dipicu meningkatnya investasi di sektor ayam petelur dan bertambahnya kebutuhan pangan masyarakat, termasuk untuk mendukung Program MBG. Kementan mencatat kenaikan ketersediaan telur secara tahunan mencapai sekitar 30 persen.
“Tujuan rapat hari ini membahas beberapa hal, khususnya terkait stabilisasi harga telur di tingkat peternak yang belakangan ini memang sedikit turun di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Agung saat rapat koordinasi di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pemerintah juga meminta koperasi dan asosiasi peternak ikut menjaga harga agar kembali mendekati harga acuan pemerintah. Satgas Pangan dan Satgas Stabilisasi Harga diminta memperkuat pengawasan di lapangan, terutama terkait distribusi dan perdagangan antardaerah.
“Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan tindakan koreksi. Besok kami meminta agar harga di tingkat peternak sudah naik menuju harga acuan,” kata Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika