REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang kuat agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, menegaskan bahwa pengembangan DME memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah batu bara nasional hingga berkali-kali lipat. Namun demikian, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi yang sangat besar serta menghadapi tantangan dari sisi fluktuasi harga batu bara global.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan proyek. Guna memastikan keberhasilan DME, menurut Dia pemerintah dapat mencontoh negara-negara yang telah lebih dulu mengutilisasi DME, diantaranya Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (AS).
Di Tiongkok, dukungan pemerintah sangat masif dari hulu hingga hilir, mulai dari pemberian subsidi, kewajiban pencampuran (blending), hingga insentif harga bahan baku. "Hebatnya dukungan negara (Tiongkok) sangat kuat berupa subsidi hilir, kewajiban pencampuran, dan insentif harga batubara. Itu bisa menjadi acuan utama untuk sisi teknologi gasifikasi dan skala keekonomian,’’ imbuhnya.
Dengan dukungan tersebut, Tiongkok saat ini mampu memproduksi sekitar 7 juta ton DME per tahun yang dimanfaatkan sebagai campuran LPG sebesar 20% untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Bahkan, harga DME di negara tersebut tercatat lebih kompetitif, yakni di bawah 2 yuan per meter kubik, dibandingkan LNG impor yang mencapai 2,87 yuan per meter kubik, belum termasuk biaya regasifikasi dan transportasi.
Sementara itu, di India, penerapan kebijakan pencampuran 20% DME hasil gasifikasi batu bara dengan LPG diperkirakan mampu menekan impor LPG hingga 6,3 juta ton per tahun. Kebijakan ini juga berpotensi menghemat devisa hingga US$4,04 miliar per tahun. ''Peran Pemerintah India tinggi karena relevan dari sisi kebijakan publik, skema subsidi tepat sasaran, dan pendekatan bertahap. India menghadapi tantangan serupa dalam transisi dari LPG bersubsidi," tutur Iwa.
Berbeda dengan kedua negara tersebut, Amerika Serikat (AS) lebih memfokuskan pemanfaatan DME sebagai bahan bakar alternatif pengganti diesel untuk kendaraan berat. "Peran swasta seperti Oberon Fuels tinggi. Walau Tidak ada subsidi langsung, tetapi insentif, namun Relevan untuk aspek teknologi small-scale dan standar emisi. Tapi sayangnya model bisnis dan sumber bahan baku berbeda signifikan dengan Indonesia," pungkasnya.
Berkaca dari pengalaman global tersebut, Indonesia dinilai memiliki karakteristik yang lebih mendekati Tiongkok dan India, terutama dari sisi kebutuhan pengurangan impor energi dan pentingnya dukungan kebijakan publik. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat—mulai dari subsidi, insentif harga bahan baku, hingga kewajiban pencampuran—pengembangan DME nasional dinilai berpotensi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, urgensi pengembangan DME di dalam negeri semakin meningkat seiring tingginya ketergantungan terhadap impor LPG. Konsumsi LPG nasional saat ini telah mencapai sekitar 8,3 juta ton per tahun, di mana sekitar 75% masih dipenuhi melalui impor. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketahanan energi, tetapi juga berpotensi terus menambah tekanan terhadap fiskal negara.
Pemerintah sendiri tengah mengakselerasi proyek DME dengan target kapasitas produksi mencapai 1,4 juta ton per tahun. Proyek ini diproyeksikan akan menyerap sekitar 7 juta ton batu bara kalori rendah (low rank coal) per tahun, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah sumber daya domestik.
Ke depan, keberhasilan implementasi DME sangat ditentukan oleh keberpihakan kebijakan yang mampu menjembatani aspek keekonomian proyek dengan kebutuhan energi nasional. Tanpa dukungan tersebut, potensi besar DME sebagai substitusi LPG dikhawatirkan sulit terealisasi secara optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika