REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iran berencana memberlakukan aturan khusus lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Hal itu dikatakan juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani kepada RIA Novosti, Rabu (15/4/2026).
"Selat Hormuz adalah aset strategis negara kami. Seperti halnya aset yang digunakan sebagai alat tawar dalam hubungan dengan negara lain, perlu dibuat aturan khusus," kata Mohajerani.
Ia menegaskan Iran akan menggunakan semua cara yang diperlukan agar kepentingan nasionalnya terkait kedaulatan atas Selat Hormuz dihormati.
Pada 11 April, Iran dan Amerika Serikat memulai perundingan di Islamabad, Pakistan, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan.
Sehari kemudian, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dan delegasi AS kembali tanpa hasil.
Pada hari yang sama, Trump juga mengumumkan bahwa AS akan mulai memberlakukan blokade terhadap semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
Ia juga memerintahkan Angkatan Laut AS untuk melacak dan mencegat kapal yang membayar pungutan kepada Iran untuk melintas di jalur pelayaran tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika