REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera membenahi pola distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna menekan lonjakan beban anggaran energi di tengah tekanan harga minyak global.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menilai bahwa salah satu langkah krusial adalah memperketat pembatasan penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Untuk menekan konsumsi dan mengendalikan anggaran subsidi energi, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi perlu diperketat,” ujar Faisal saat dihubungi Jumat (27/3/2026).

Saat ini, pemerintah telah menerapkan aturan penggunaan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc serta roda dua di bawah 250 cc.

Namun, menurut Faisal, kebijakan tersebut masih perlu disempurnakan. Ia menilai batasan tersebut bisa diperketat kembali, khususnya untuk kendaraan roda empat, agar konsumsi BBM bersubsidi lebih terkendali dan tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

“Ke depan, batasan ini bisa diturunkan lagi, terutama untuk roda empat, supaya penggunaan BBM bersubsidi lebih hemat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menegaskan, strategi pengendalian subsidi energi perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup efisiensi anggaran, refocusing belanja negara, pengetatan distribusi BBM bersubsidi, hingga pengendalian mobilitas masyarakat.

Dengan pendekatan terpadu tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi, sekaligus memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika