REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari efisiensi. Tujuannya agar program tetap bermanfaat bagi masyarakat, tapi anggarannya tidak boros. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, arah kebijakan MBG saat ini masih dalam koridor yang tepat. Pemerintah memilih menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terbaru, termasuk opsi pengurangan hari operasional. 

“Anggarannya sepertinya bagus. Langkah-langkah yang diambil juga cukup baik,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, perubahan skema menjadi lima hari bukan berarti mengurangi tujuan program, melainkan mengatur ritme agar lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak ke masyarakat.

“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Ia menyebut, penyesuaian yang dilakukan berasal dari pengelola program itu sendiri yakni Badan Gizi Nasional (BGN) selama tetap menjaga kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.

Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan efisiensi di pos belanja lain di seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi bagian dari paket penataan anggaran tahap berikutnya.

“Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Purbaya.

Namun, ia belum merinci besaran total efisiensi yang akan dilakukan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan dan ruang penghematan yang tersedia.

“Nanti kita hitung-hitung saja,” ujarnya.

Tercatat pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika