REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat digitalisasi pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan lokapasar mitra resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Melalui mekanisme ini, pengadaan kebutuhan barang dan jasa OJK dapat dilakukan secara digital dengan nilai belanja maksimal hingga Rp 100 juta per transaksi.
Pemanfaatan platform B2B e-commerce mitra lokapasar LKPP RI ini menjadi langkah strategis OJK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan. Kerja sama antara OJK dengan Mbizmarket sebagai lokapasar mitra resmi LKPP diresmikan dalam acara Penandatanganan dan Peresmian Kerja Sama Pemanfaatan Mbizmarket untuk Pengadaan Digital Barang/Jasa Kebutuhan Otoritas Jasa.
Melalui kerja sama ini, OJK mengalihkan proses pengadaan barang dan jasa ke dalam ekosistem digital lokapasar. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi, memberikan akses yang lebih luas bagi penyedia termasuk UMKM, serta memastikan setiap transaksi tercatat secara elektronik dan dapat diaudit secara real-time.
Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendorong pemanfaatan Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam pengadaan publik sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.
“Digitalisasi melalui Lokapasar Mitra Resmi LKPP bukan sekadar memindahkan transaksi ke ranah daring, melainkan langkah strategis untuk menyederhanakan birokrasi pengadaan di OJK agar lebih lincah, cepat, dan transparan," ungkap Kepala Departemen Logistik Otoritas Jasa Keuangan, Hikmah Rinaldi.
Implementasi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap modernisasi pengadaan barang dan jasa. Melalui pemanfaatan teknologi, kami dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan harga pasar yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas.
"Sistem ini juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif sekaligus meningkatkan kinerja operasional OJK dalam melayani sektor jasa keuangan,” kata Hikmah menambahkan.
Dengan memanfaatkan lokapasar mitra resmi LKPP RI, OJK dapat mengatasi tantangan dalam menemukan penyedia barang dan jasa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah perifer. Sistem ini juga memudahkan proses perbandingan harga karena tersedia berbagai penyedia yang menawarkan produk atau jasa serupa.
Selain itu, mekanisme pembayaran dapat dikontrol dengan lebih baik karena seluruh transaksi dilakukan secara digital. "Kami berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa di OJK. Kami akan memastikan ketersediaan penyedia, serta penyedia pembanding yang menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan di berbagai daerah tempat OJK beroperasi," ujar CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.
"Dengan infrastruktur pembayaran digital yang telah terhubung dengan berbagai bank dan fitur pembayaran yang terintegrasi, kami yakin sistem Mbizmarket akan mempermudah bendahara OJK dalam melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang dipesan,” kata Ryn lagi.
Transformasi digital pengadaan yang dilakukan oleh OJK diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga pemerintah maupun lembaga non-kementerian lainnya untuk mempercepat penerapan pengadaan digital secara lebih luas di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika