REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keputusan lembaga pemeringkat internasional yang merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Menurut dia, penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat.
Purbaya mengatakan, jika dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit fiskal, hingga pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada dalam kondisi yang relatif aman. Pada 2025 misalnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20.
“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan juga aman. Bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Thailand, Malaysia, hingga Vietnam disebut memiliki defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
“Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4 persen. Malaysia juga di atas 4 persen kalau tidak salah. Vietnam di atas 4 persen,” ujarnya.
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings sebelumnya merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi.
Perubahan outlook tersebut didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan fiskal dan potensi tekanan terhadap penerimaan negara dalam jangka menengah.
Meski demikian, lembaga tersebut tetap menilai Indonesia memiliki sejumlah kekuatan, seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibanding negara dengan peringkat serupa, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih solid.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya mempertanyakan alasan Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Menurut dia, keraguan tersebut bisa saja dipengaruhi faktor lain, termasuk transisi pemerintahan dan pergantian pejabat ekonomi.
“Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan Menteri Keuangan tidak bisa mengelola anggaran,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika