REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai potensi invasi Amerika Serikat ke Venezuela, yang disertai upaya penguasaan cadangan minyak mentah, berisiko menghambat investasi energi terbarukan secara global. Situasi ini dinilai dapat memperpanjang ketergantungan negara-negara berkembang terhadap bahan bakar fosil.
Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yogi Setya Permana, mengatakan minyak murah kerap menjadi jebakan kebijakan. Secara jangka pendek, harga minyak yang rendah terlihat menguntungkan secara fiskal, namun dalam jangka panjang meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan risiko geopolitik.
“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” ujar Yogi dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Yogi menilai langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro serta wacana penguasaan wilayah strategis seperti Greenland, memicu kekhawatiran serius terhadap komitmen keadilan iklim global, khususnya bagi negara-negara Global South.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Menurut Yogi, jika cadangan tersebut dikuasai dan dilepas ke pasar global, harga minyak mentah berpotensi semakin melandai, sehingga minat investasi pada energi terbarukan ikut tertahan.
“Dalam kondisi seperti ini, transisi energi di negara berkembang akan melambat, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil justru semakin panjang,” ujarnya.
Yogi menegaskan bahwa negara berkembang pada akhirnya menanggung beban paling besar dari situasi tersebut, meskipun kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil. Ia merujuk pada konsep loss and damage yang menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sering kali melampaui kapasitas adaptasi suatu negara.
Ia juga menekankan bahwa transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral, melainkan sangat dipengaruhi dinamika politik dan kepentingan global.
Dalam konteks itu, Yogi menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang pada 7 Januari lalu memerintahkan penarikan diri Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Di antaranya termasuk lembaga-lembaga kunci kerja sama iklim global seperti UNFCCC dan IPCC. Langkah tersebut, menurut Yogi, semakin memperlihatkan menjauhnya Amerika Serikat dari negosiasi dan aksi iklim internasional.
“Ini menjadi situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci, justru saat perundingan iklim global seperti COP ke-30 dideklarasikan sebagai COP of Truth,” kata Yogi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika