Kamis 23 Oct 2025 14:58 WIB

Cegah Dana Mengendap, Pramono Percepat Lelang Proyek di Jakarta

Selama ini, proses lelang baru dilakukan pada Maret atau April.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Satria K Yudha
Pekerja menumpuk sandbag barrier sebelum ditanggul beton di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Proyek pembangunan tanggul sepanjang sekitar 1,2 kilometer tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan bulan November 2025 mendatang yang diharapkan mampu mengantisipasi potensi banjir pasang air laut atau rob. Sementara banjir rob yang terjadi di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa pada Selasa (7/10) kemarin diakibatkan oleh limpahan air laut dari area pelabuhan yang masih ditanggul oleh sandbag barrier karena proyek pembangunan tanggul beton belum rampung menyeluruh.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pekerja menumpuk sandbag barrier sebelum ditanggul beton di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Proyek pembangunan tanggul sepanjang sekitar 1,2 kilometer tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan bulan November 2025 mendatang yang diharapkan mampu mengantisipasi potensi banjir pasang air laut atau rob. Sementara banjir rob yang terjadi di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa pada Selasa (7/10) kemarin diakibatkan oleh limpahan air laut dari area pelabuhan yang masih ditanggul oleh sandbag barrier karena proyek pembangunan tanggul beton belum rampung menyeluruh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mempercepat pelaksanaan lelang proyek pembangunan di Jakarta pada November hingga Desember 2025 sehingga dapat segera dikerjakan pada awal 2026. Dia mengatakan percepatan itu dilakukan agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November, Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga

Menurut dia, langkah percepatan serupa pernah dia jalankan saat masih bertugas sebagai Menteri Kabinet pada pemerintahan pusat.

Saat itu, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memulai proses lelang sejak akhir tahun anggaran sebelumnya, sehingga tidak terjadi penumpukan pembayaran di penghujung tahun berikutnya.

“Waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu,” kata Pramono.

Selama ini, dia menilai proses lelang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru dilakukan pada Maret atau April, sehingga proyek baru dapat dikerjakan sekitar Oktober atau November. Akibatnya, pencairan dana dan pembayaran proyek selalu menumpuk pada Desember.

Melalui langkah percepatan lelang itu, dia pun berharap serapan anggaran DKI Jakarta lebih merata sepanjang tahun serta dapat mencegah dana mengendap di bank menjelang tutup tahun.

“Dengan demikian, saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun,” kata Pramono. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement