REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menerapkan bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10) tak membuat PT Astra Honda Motor (AHM) risau. Pabrikan motor berlambang sayap ini memastikan seluruh produk terbarunya sudah kompatibel dengan bahan bakar beretanol hingga E10.
General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbudin, mengatakan bahwa sepeda motor Honda telah siap menggunakan BBM dengan kadar etanol hingga 10 persen.
“Kalau di produk Honda, kita bisa sampai E10,” ujar Ahmad baru-baru ini di Sarinah, Jakarta.
Menurutnya, kemampuan itu sudah diterapkan pada produk-produk Honda keluaran terbaru. Meski tidak dapat menyebutkan secara spesifik tahun produksinya, ia memastikan model terkini yang beredar di pasaran telah mendukung penggunaan bahan bakar campuran etanol tersebut.
“Kalau dari tahun berapa, saya lupa, tapi yang saat ini, produk sekarang ini, kita bisa sampai E10,” ungkapnya.
Muhib menambahkan, sejauh ini motor Honda tidak mengalami masalah dengan kualitas bahan bakar yang beredar di pasaran. Termasuk dengan kandungan etanol sebesar 3,5 persen yang saat ini diterapkan dalam campuran BBM nasional.
“Sejauh ini sih aman,” tegasnya.
Dengan demikian, AHM menilai penerapan E10 tidak akan menimbulkan persoalan teknis berarti bagi pengguna motor Honda di Tanah Air.
“Produk kami bisa sampai E10 etanol dengan komposisi 10 persen dari volumenya,” kata Muhib menegaskan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang baru saja disetujui Presiden Prabowo Subianto, yang menetapkan mandatori E10 sebagai bagian dari strategi nasional menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan impor BBM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya juga memastikan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia sudah kompatibel hingga campuran etanol 20 persen (E20). Namun, hingga kini, Indonesia masih menerapkan campuran sekitar 5 persen.
Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil telah lebih dulu mengadopsi bahan bakar beretanol tinggi hingga mencapai E20 bahkan E85 pada kendaraan tertentu.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi transisi energi menuju transportasi berkelanjutan pada masa depan.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika