REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Collaboration Fund sebagai salah satu bentuk pembiayaan kreatif (creative financing). Menurut Pramono, pembiayaan kreatif perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan Jakarta tetap berjalan lancar meskipun mengalami penurunan anggaran, dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melalui Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya yang memang belum ada,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menanggapi rencana tersebut, Purbaya mendukung strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melaksanakan Jakarta Collaboration Fund.

“Ambisi Pak Gubernur cukup tinggi rupanya. Beliau ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa tidak hanya dipakai di Jakarta, tapi juga di tempat lain. Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” ujar Purbaya.

Sebelum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pramono telah merencanakan pengembangan program Jakarta Fund yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

Jakarta Fund dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

Ia memastikan dana tersebut dikelola secara profesional tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Saya yakin ini akan menjadi revenue (pemasukan) baru bagi Jakarta,” tutur Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika