REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9/2025), Yassierli menilai sekadar mengadopsi best practices dari negara lain tidak lagi cukup. “Indonesia harus melahirkan next practices yang memadukan praktik terbaik global dengan kearifan lokal bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menaker menyebut terdapat sejumlah isu besar yang harus segera ditangani, salah satunya memperkuat keterkaitan (link and match) antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia kerja.
“Ini adalah amanat konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” katanya.
Selain itu, Yassierli juga menyoroti persoalan klasik ketenagakerjaan yang masih kerap muncul, mulai dari upah yang tidak dibayar, diskriminasi, hingga pesangon yang tidak dipenuhi. Tantangan baru, lanjut dia, juga hadir dari pekerja platform di era digital yang membutuhkan kepastian perlindungan.
“Semua ini menegaskan pentingnya hubungan industrial yang sehat serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” kata Menaker.
Ia menekankan perlunya mengubah paradigma lama yang memandang pekerja sebagai beban (liability). Menurutnya, pekerja harus ditempatkan sebagai talenta sekaligus aset bangsa, terutama di tengah perubahan besar akibat disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, transisi hijau (green transition), serta bergesernya dominasi angkatan kerja ke generasi milenial dan generasi Z.
“Generasi muda bekerja tidak hanya untuk mencari penghasilan, tapi juga makna. Survei menunjukkan 24 persen di antaranya rela meninggalkan pekerjaan jika tidak menemukan purpose,” ujar Yassierli.
Ia menilai masa depan ketenagakerjaan menuntut transformasi yang berpusat pada manusia (people-centered transformation). Organisasi, menurutnya, perlu memberikan ruang bagi generasi muda untuk berinovasi, mengubah budaya kontrol menjadi kolaborasi, serta membangun sistem kerja yang fleksibel dan bermakna.
Ia juga menekankan kompetensi masa depan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, melainkan juga pada learning agility, emotional intelligence, dan design thinking. Ketiga hal ini diyakini menjadi bekal penting menghadapi perubahan cepat.
“Birokrasi memang berbeda dengan korporasi. Tetapi jika birokrasi mampu agile dan people-centered, dampaknya akan luar biasa bagi bangsa,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika