REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel mengungkap fakta mengejutkan soal tantangan berat yang dihadapi investor di Indonesia. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Dewas Menyapa Indonesia" yang digelar di Jakarta, Noel menyebut praktik pemalakan dan pungutan liar yang dibungkus kedok organisasi kemasyarakatan (ormas) serta tokoh masyarakat lokal menjadi batu sandungan serius bagi dunia investasi nasional.
"Vietnam itu sangat ramah terhadap pengusaha. Mereka benar-benar menyambut investor dengan karpet merah," ujar Noel, Senin (28/7/2025). Ia membandingkan kebijakan dan suasana berusaha di Indonesia yang dinilainya masih dipenuhi rintangan birokrasi dan tindakan-tindakan tidak etis yang menghambat pertumbuhan investasi.
Menurut Noel, banyak pelaku usaha di Indonesia kerap menjadi sasaran aksi pemalakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai bagian dari masyarakat atau ormas. “Mereka datang bukan untuk mendukung, tapi minta jatah proyek atau fasilitas. Ini bukan iklim yang sehat untuk bisnis,” tegasnya.
Kondisi tersebut menurutnya menyebabkan banyak investor, terutama asing, berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. “Ujung-ujungnya, mereka malas berinvestasi di sini karena merasa diperas,” tambah Noel.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M. Arsyad Cannu menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas pemerintah dalam memberantas aksi-aksi pungli dan pemalakan yang merugikan dunia usaha.
“LMP dari tingkat Mabes hingga Anak Cabang sepakat satu komando: menolak segala bentuk pemalakan terhadap pengusaha atau perusahaan. Itu tidak sesuai dengan visi dan misi kami sebagai organisasi nasionalis,” tegas Arsyad.
LMP pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan bersinergi mendukung pembangunan ekonomi nasional. “Kalau ingin Indonesia maju, kita harus hentikan budaya meminta-minta atas nama ormas. Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan beban,” ujarnya.
Pernyataan Wamenaker dan dukungan tegas dari LMP ini menandai sinyal kuat bahwa pemerintah dan masyarakat sipil serius membenahi iklim investasi demi kemajuan ekonomi bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika