REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endang S Thohari, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengungkap praktik kecurangan yang melibatkan dugaan pengoplosan beras premium di ritel modern. Dia menilai keberhasilan ini berdampak langsung pada stabilisasi harga beras di pasar.
“Bagaimanapun juga, peran Pak Menteri Amran Sulaiman dan Satgas Pangan patut diapresiasi. Langkah mereka berhasil meredam gejolak harga beras yang sempat meresahkan masyarakat,” ujar Endang, Jumat (18/7/2025).
Berdasarkan pantauan di sejumlah ritel modern, harga beras premium tercatat mengalami penurunan sekitar Rp 1.000 per kemasan 5 kilogram dari yang sebelumnya Rp 74.500 menjadi Rp 73.500.
Penurunan harga ini terjadi setelah mencuatnya kasus pengoplosan beras bermerek premium yang diduga tidak sesuai dengan mutu standar.
Endang menyebut keberanian Menteri Pertanian dalam menindak pelaku pengoplosan, baik dari produsen besar maupun kecil, menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas pangan.
“Pak Amran sangat jeli dalam membaca situasi dan tidak segan bertindak tegas. Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam memberantas mafia pangan,” katanya.
Diketahui, Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pengoplosan beras premium oleh beberapa produsen besar.
Beberapa merek yang tengah diuji laboratorium antara lain Setra Pulen (Alfamidi) dan Setra Ramos yang diduga tidak memenuhi standar mutu beras premium sebagaimana ditetapkan pemerintah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membenarkan adanya penyesuaian harga beras premium di jaringan ritel sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Selisih harga yang dipotong akan diklaim oleh ritel kepada pihak produsen.
Endang menambahkan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk kerja nyata lintas sektor, mulai dari Kementan, Satgas Pangan, hingga aparat penegak hukum. Ia berharap langkah ini terus berlanjut hingga distribusi beras benar-benar bersih dari praktik curang.
“Kasus ini bukan hanya soal harga, tapi soal keadilan konsumen dan kepercayaan publik. Kita harus pastikan semua pelaku di sektor pangan mematuhi aturan,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika