REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana 8 ton kopi dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sumatra Barat ke Dubai.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pemasaran kopi dari KUPS ini, kata Menhut, sudah menerapkan sistem traceability berbasis teknologi blokchain sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
"Kita bisa ekspor kopi ke Dubai dan dengan teknologi traceability bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, hingga tempat. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa,” ujar Raja Antoni.
Ia menyebut ingin melakukan cluster terhadap produk-produk perhutanan sosial. Ia pun menekankan hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” ujar dia.
Sementara itu, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial. Ia menyebut salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
“Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujar Titiek.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial. Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
“Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing,” kata dia.
Selain itu, Menhut dan Pimpinan Komisi IV juga memberikan 45 paket bantuan small grant senilai Rp3,07 miliar dan penyerahan 17 dokumen legalitas KUPS Enterprise.