REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025), guna merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah secara resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol. "Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," ujar Sri dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Dia menjelaskan, paket pertama mencakup program diskon moda transportasi pada masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni-Juli 2025. Diskon 30 persen tiket kereta disediakan bagi 2,8 juta penumpang dengan anggaran Rp 300 miliar. Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi kembali dikenakan skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen dengan anggaran Rp 430 miliar, yang menyasar sekitar 6 juta penumpang.
Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50 persen bagi 500 ribu penumpang dengan anggaran Rp 210 miliar. "Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp 0,94 triliun," ucap Sri.
Selain itu, tarif jalan tol akan diberikan diskon 20 persen selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna. Kebijakan itu diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut," jelas Sri.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp 200 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kg beras gratis per bulan, total 20 kg selama dua bulan.
Paket stimulus berikutnya adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565 ribu guru honorer dari Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Total anggaran BSU mencapai Rp 10,72 triliun.
Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. "Ini tujuannya adalah kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan," jelas Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika