REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ramping dan diisi oleh para profesional. Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah Kabinet Merah Putih bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar. "Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Airlangga, struktur baru tersebut akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait. "Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM," jelasnya.

Tidak hanya penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kata Airlangga, kondisi nilai tukar rupiah juga turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Dia menyebut, meskipun rupiah mengalami fluktuasi mencapai Rp 16.600 per dolar AS, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.

"Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat," ujar mantan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika