REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki menghadapi gejolak politik dan ekonomi setelah penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang memicu demonstrasi besar-besaran. Penahanan ini memicu aksi protes terbesar dalam lebih dari satu dekade, dengan ribuan warga turun ke jalan meskipun ada larangan berkumpul.
Untuk meredam kepanikan pasar, Otoritas Pasar Modal Turki (Capital Markets Board) melarang transaksi short selling di Bursa Efek Istanbul selama satu bulan. Selain itu, otoritas keuangan melonggarkan persyaratan rasio ekuitas dalam transaksi pasar modal berbasis kredit dan menghapus batas maksimum dana yang dapat digunakan untuk pembelian kembali saham oleh perusahaan terdaftar.
Bank Sentral Turki (Central Bank of the Republic of Turkey) juga turun tangan dengan menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi.
“Bank sentral akan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam aturan pasar,” ujar salah satu peserta rapat antara bank sentral dan eksekutif perbankan, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Senin (24/3/2025).
Peserta lainnya menambahkan bahwa bank sentral tampak bertekad mengambil langkah-langkah tegas kapan pun diperlukan. Namun, bank sentral menolak berkomentar lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut, yang berlangsung hanya beberapa jam setelah Imamoglu dipenjara atas tuduhan korupsi.
Di luar krisis politik, ekonomi Turki juga menghadapi tekanan berat. Nilai tukar lira melemah, biaya hidup meningkat, dan inflasi resmi tercatat di atas 60 persen, yang menggerus daya beli masyarakat. Kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdoğan sebelumnya, yang mempertahankan suku bunga rendah meskipun inflasi melonjak, semakin memperburuk situasi.
Meski pemerintah kini mulai mengetatkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi, investor internasional masih meragukan efektivitas langkah tersebut. “Kombinasi kesulitan ekonomi dan ketegangan politik semakin memicu ketidakpastian di Turki,” tulis Forex Live.
Penahanan Imamoglu terjadi hanya beberapa hari sebelum ia diperkirakan mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden 2028. Partainya telah secara resmi menominasikannya sebagai kandidat, dengan hampir 15 juta orang diperkirakan akan memberikan suara. Oposisi menuduh penahanan ini bermotif politik, tetapi Erdoğan membantahnya.
Dengan demonstrasi yang terus meluas dan ketidakpastian ekonomi yang membayangi, Turki kini berada di tengah badai krisis yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika